KPU Surabaya Kembali Terima Pendukung Kotak Kosong, Minta Empat Kursi Saat Debat Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya kembali menerima pendukung kotak kosong yang minta empat kursi saat debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Suprayitno Ketua KPU Kota Surabaya menyebut, audiensi dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur hari ini mengusulkan tak hanya kursi pasangan calon (paslon) tunggal, tapi ada dua kursi representasi kotak kosong dalam debat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.

“Nah hingga hari ini petunjuk teknis mengenai pelaksanaan debat belum ada, namun kami akan sampaikan ke pimpinan kami secara berjenjang mengenai masukan MAKI. Mungkinkah saat debat ada kursi disediakan untuk pasangan calon bergambar dan tidak bergambar,” paparnya, Selasa (1/10/2024).

Meski petunjuk teknis soal mekanisme debat belum turun dari KPU RI, lanjut Nano, partisipasi MAKI sudah mewakili elemen yang ikut mengawasi Pilkada.

“Selama ini sudah kita lakukan (sosialisasi) dalam beberapa kali kesempatan, sosialisasi tatap muka, pada hari H masyarakat punya dua pilihan pertama kolom disertai foto, di sisi lain kolom tidak disertai foto,” tambahnya.

Heru Satrio Ketua MAKI Jatim menambahkan, selain mengusulkan kursi kotak kosong saat debat, ia akan membentuk tim pemantau Pemilu untuk mengawal suara sah yang memilih kotak kosong.

“Karena Formulir C-Hasil akan jadi dasar gugatan ke MK, sehingga kita akan membentuk pemantau Pemilu (antara) 1-2 hari ini, sifatnya independen. Jadi saat kampanye kotak kosong, independennya dicopot dulu, ini jadi dasar kalau suara kotak kosong tercecer ke mana-mana,” paparnya.

Selain itu kampanye akan dilakukan dengan sosialisasi dan semacam kampanye akbar menghadirkan massa.

“MAKI lebih ke sosialisasi ke gang kampung menyampaikan formasi spesimen seperti ini dan boleh dicoblos dua-duanya. Ada 1-2 kali kampanye mengundang masyarakat banyak, tapi yang pasti sosialisasi gencar ke masyarakat lebih utama,” imbuhnya.

Yang mendasari langkahnya demi mencegah kenaikan jumlah paslon tunggal di Pilkada.

“Ini jadi kewajiban kami mencegah ini jangan sampai ada lagi calon tunggal. Demokrasi harus ada pilihan. Monopoli itu kita tidak bisa terima. Ini bentuk oligarki poltik, kegagalan parpol mencetak kaderisasi di tengah banpol mengalir terus. Akhirnya merapat ke hanya satu calon,” tuturnya lagi. (lta/saf/ham)