Pengaduan tersebut terdiri dari empat cluster masing-masing pertama, pengaduan masyarakat bidang kepemiluan yang terdiri dari Pileg, Pilpres dan Pilkada.
Kemudian yang kedua, pengaduan masyarakat bidang pertanahan dan tata ruang yakni terkait mafia tanah, penyerobotan tanah, pelayanan publik di sektor pertanahan, dan tata ruang.
Yang ketiga, pengaduan masyarakat tentang kepegawaian terkait honorer netralitas ASN dan lainnya. Terakhir atau keempat, adalah pengaduan masyarakat menyangkut otonomi daerah dan pemerintahan daerah.
Demikian disampaikan oleh Muhammad Rifqinizamy Karsayuda Ketua Komisi II DPR RI fraksi partai NasDem dalam konferensi pers Laporan Kinerja Komisi II Tahun 2024, di gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (30/12/2024).
“Dari 495 aduan tersebut, rinciannya adalah bidang kepemiluan 201 aduan masyarakat, bidang pertanahan dan tata ruang 120 aduan masyarakat, bidang ASN dan honorer 114 aduan masyarakat, dan bidang otoda 60 aduan masyarakat,” ujar Rifqi.
Menurutnya, dari ratusan aduan tersebut mitra kerja yang paling aktif merespon dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Dalam Negeri.
“Komisi II DPR selalu berupaya dan selalu membuktikan kinerja serta komitmen yang kuat untuk memegang amanat dan menjalankan perintah undang-undang, serta mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat umum sesuai dengan bidang tugasnya yang akan berdampak signifikan pada kehidupan berbangsa dan bernegara,” jelasnya. (faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
