Ketua DPP PDIP Ajak Aktivis Desak Jokowi Masukkan Kudatuli Pelanggaran HAM Berat

Ribka Tjiptaning Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) mendesak Joko Widodo (Jokowi) Presiden memasukkan Tragedi Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996 sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Desakkan itu disampaikan Mbak Ning, sapaan Ribka Tjiptaning dalam diskusi bertajuk ‘Kudatuli, Kami Tidak Lupa’ di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Kita sepakat panitia bagaimana mendesak Jokowi bahwa Peristiwa 27 Juli ini untuk menjadi dimasukkan dalam pelanggaran HAM berat,” tegas Mbak Ning.

Mbak Ning sangat menyesalkan sikap Jokowi tidak memasukkan peristiwa Kudatuli dalam daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat setelah pemerintah mendapatkan rekomendasi dari Tim Non-Yudisial Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat.

Ke-12 peristiwa pelanggaran HAM berat itu yakni, peristiwa 1965-1966, peristiwa penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Talangsari, Lampung 1989, Rumoh Geudong dan Pos Sattis, di Aceh 1989, penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa kerusuhan Mei 1998, peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II 1998-1999.

Kemudian peristiwa pembunuhan dukun santet 1998-1999, peristiwa Simpang KKA, di Aceh tahun 1999, peristiwa Wasior, di Papua 2001-2002, peristiwa Wamena, Papua di 2003, dan peristiwa Jambo Keupok, di Aceh tahun 2003.

“Kita akan protes dan berjuang untuk supaya Peristiwa 27 Juli masuk dalam pelanggaran HAM berat. Setuju?” tegas Ribka disambut riuh teriakan “setuju” oleh peserta diskusi.

Ribka pun mengajak seluruh elemen rakyat khususnya kader PDIP hingga para aktivis untuk berjuang mendesak Presiden Jokowi agar memasukkan peristiwa Kudatuli sebagai pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Kita nggak bisa kalau nggak ngelawan sendiri harus sama-sama. Setuju nggak di sini semua kita lawan bersama ini?” tegas Ribka.

“Setujuuu,” sahut kader hingga aktivis yang menghadiri diskusi peringatan 28 tahun peristiwa Kudatuli.(faz/iss)