DPR: Kasus Peretasan PDN Memalukan, Padahal Anggaran Tiap Tahunnya Rp20 Triliun
Sabtu, 6 Juli 2024 | 12:45 WIB
Fadli Zon Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR menerima Delegasi UN Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP) yang dipimpin H.E. Mr. Cheikh Niang, Rabu (3/7/2024), di Gedung DPR RI.
Komisi PBB yang dibentuk oleh mandat Sidang Umum PBB pada tahun 1975 tersebut bekerja untuk memulihkan hak-hak dasar bangsa Palestina, terutama merealisasikan kemerdekaan Palestina sebagai negara yang berdaulat secara penuh.
Fadli Zon mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurutnya, kunjungan ini menunjukkan kepercayaan CEIRPP kepada Parlemen Indonesia sebagai mitra strategis bagi perjuangan bangsa Palestina.
“Sudah sepatutnya semua komponen masyarakat Indonesia termasuk DPR teguh berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina. Tanpa sedikit pun keraguan, seluruh elemen bangsa Indonesia mendukung penuh CEIRPP,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024).
“Kami di BKSAP DPR sangat antusias bekerjasama dengan CEIRPP yang mengemban misi sangat krusial yaitu memulihkan hak-hak dasar rakyat Palestina, bekerja untuk perdamaian, dan memobilisasi bantuan bagi rakyat Palestina. Kami di BKSAP merupakan penjuru (focal point) diplomasi DPR. Kami menilai diplomasi parlemen sangat unik dan lebih fleksibel,” imbuhnya.
Kata dia, di forum-forum parlemen, seperti Inter-Parliamentary Union, mekanisme pengambilan keputusan jauh lebih demokratis dan adil daripada di DK PBB.
“Kami beberapa kali berhasil mengajukan resolusi di berbagai forum parlemen yang menguntungkan isu Palestina,” jelasnya.
Fadli mencatat setidaknya CEIRPP menyampaikan lima hal penting. Pertama, apresiasi kepada Indonesia terutama DPR atas dukungan luar biasanya terhadap perjuangan bangsa Palestina yang ini menjadi perhatian komunitas global.
Kedua, pujian terkait konsistensi Indonesia yang kukuh menolak keras hubungan diplomatik dengan Israel.
Ketiga, permintaan agar DPR melakukan lobi-lobi tingkat tinggi ke negara-negara yang belum mengakui kenegaraan Palestina terlebih Indonesia sebagai pemimpin kultural ASEAN.
Keempat, mendorong parlemen sebagai center of excellence untuk menguatkan kesadaran ke semua lini masyarakat terkait isu Palestina.
Kelima, menekankan prioritas saat ini adalah menghentikan secepatnya aksi genosida Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza. (faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100
