Golkar Nilai JK-Agung Laksono Harusnya Beri Contoh yang Baik soal Kisruh PMI

Idrus Marham Wakil Ketua Umum Partai Golkar menilai bahwa dua politisi senior partainya yakni Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono seharusnya memberikan contoh yang baik, terkait adanya kisruh atau dualisme hasil Munas ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurut dia, manuver antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono untuk “berebut” posisi Ketua Umum PMI tidak mencerminkan nilai-nilai Partai Golkar. Sehingga, kata dia, kisruh tersebut tidak boleh dicontoh oleh kader-kader Golkar lainnya.

“Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini,” kata Idrus di acara Puncak HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12/2024) dilansir Antara.

Mestinya, menurut dia, Jusuf Kalla dan Agung Laksono saling berbicara dengan baik untuk menyepakati hasil Munas PMI. Terlebih lagi, dia mengatakan keduanya sama-sama merupakan politisi partai berlambang pohon beringin yang pernah menjabat sebagai ketua umum.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai Partai Golkar adalah solidaritas sosial, kebersamaan, hingga distribusi posisi. Dia pun yakin bahwa kedua seniornya memiliki nilai-nilai tersebut.

“Bicaralah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum,” ucap dia.

Sebelumnya pada Senin (9/12/2024), Musyawarah Nasional (Munas) Ke-22 Palang Merah Indonesia (PMI) 2024 memutuskan dan menerima laporan pertanggungjawaban Jusuf Kalla Ketua Umum PMI, dan secara aklamasi memintanya kembali menjabat sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Namun, Agung Laksono kandidat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) lainnya mengaku melaporkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI ke-22 yang diselenggarakan oleh pihaknya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Agung mengklaim pihaknya telah memenangkan lebih dari 20 persen suara dukungan dari para anggota PMI sesuai dengan ketentuan pada AD/ART, yakni sebanyak 240 dari 392 anggota yang hadir.

Kemudian JK mengaku bakal melaporkan Agung Laksono ke polisi dan menyatakan bahwa PMI harus ada satu dalam negara. Menurutnya, manuver Agung Laksono yang membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI ke-22 merupakan langkah yang ilegal. (ant/bil/ham)