Emil Dardak: SMA Negeri dan SMK Negeri Harus Gratis

Emil Dardak calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) nomor urut 2 menegaskan bahwa pendidikan di SMA Negeri dan SMK Negeri di Jatim harus gratis.

Emil menjelaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari upaya Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Timur untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pendidikan untuk SMA dan SMK Negeri itu,” tegas Emil Dardak dalam program Wawasan Suara Surabaya Spesial Menuju Grahadi, Rabu (13/11/2024).

“Untuk swasta kami meminta agar bantuan dana yang diberikan kemudian membawa manfaat kepada peningkatan kualitas, kesejahteraan guru, dan kepada murid yang ekonominya kurang pun bisa mendapat keringanan,” imbuhnya.

Emil menjelaskan, selama periode pertama kepemimpinan Khofifah-Emil, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menganggarkan dana triliunan Rupiah untuk mencabut aturan yang membolehkan pemungutan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) di SMA dan SMK negeri.

Sebelumnya, besaran SPP diatur melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Namun dengan anggaran baru tersebut, Pemprov Jatim berkomitmen untuk mengganti pembiayaan tersebut melalui dana APBD.

Emil Dardak menambahkan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari program TisTas, yaitu Tingkatkan Sekolah Tanpa SPP, yang terdiri dari dua komponen penting: TIS (Sekolah Negeri Gratis) dan TAS (Sekolah Swasta Berbantuan).

TIS berlaku untuk sekolah negeri, sementara TAS ditujukan untuk membantu sekolah swasta, terutama yang melayani kalangan menengah ke bawah.

Menurut Emil, jumlah murid di sekolah swasta di Jawa Timur lebih banyak daripada di sekolah negeri, sehingga penting bagi pemerintah provinsi untuk turut memberikan perhatian.

“Tidak semua sekolah swasta di Jawa Timur adalah sekolah kelas atas. Banyak juga yang berfokus pada pendidikan bagi keluarga dengan ekonomi menengah, bahkan menengah ke bawah,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Jatim selama periode pertama Khofifah-Emil juga memiliki program BPOPP (Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan) yang ditujukan untuk membantu operasional sekolah.

Emil Dardak menekankan pentingnya transparansi dalam pengumpulan sumbangan dari orang tua siswa, yang sering kali menjadi sumber kontroversi.

“Memang ada praktik sumbangan yang seharusnya bersifat sukarela, namun sering kali ada tekanan dari pihak sekolah atau komite, yang membuat orang tua siswa merasa terpaksa. Kami tidak ingin ada praktik seperti itu,” ujarnya.

Untuk mengatasi masalah ini, Emil Dardak menjelaskan pihaknya sebenarnya telah mengundang seluruh kepala sekolah dan perwakilan komite sekolah untuk menandatangani pakta integritas.

Pakta ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada sumbangan yang dipaksakan atau dikenakan secara wajib kepada orang tua siswa.

Ke depan, Khofifah-Emil juga berkomitmen untuk terus membenahi sistem ini agar tidak ada lagi kekhawatiran atau paksaan dalam pengumpulan sumbangan di sekolah.

“Kami ingin agar sumbangan dari orang tua atau masyarakat bisa berjalan dengan sukarela, tanpa ada ketakutan atau kewajiban yang memberatkan,” tutur Emil Dardak. (saf/iss)