Samuel Pangerapan Mundur dari Posisi Dirjen Aptika Imbas Serangan Ransomware ke PDNS
Kamis, 4 Juli 2024 | 11:56 WIB
Dave Laksono Anggota Komisi I DPR mengatakan, ide awal membuat Pusat Data Nasional (PDN) adalah untuk menyatukan data secara nasional dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan desa, agar memudahkan dalam pengamanan datanya.
Namun, kata dia, peretasan PDN ini telah memalukan Indonesia sebagai bangsa dan negara, serta terbukti bahwa sistem data nasional tersebut, memiliki banyak kelemahan, dimana hacker komunitas saja bisa meretas.
Menurut Dave, DPR telah mengganggarkan pembuatan PDN setiap tahunnya sebesar Rp20 triliun sejak 2019 hingga 2024, dimana pembangunan infrastrukturnya dimulai oleh Johnny G Plate mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).
“PDN ini anggarannya sangat besar, tiap tahun kita anggarkan sekitar Rp 20 triliun, sekarang sudah menghabiskan lebih dari Rp100 triliun. Tapi pertanyaan kita, kenapa sistem pengamanannya mudah diretas, datanya bisa dicuri dan tidak ada back up data,” katan Dave dalam keterangannya, Sabtu (6/7/2024).
Komisi I DPR, lanjut Dave, pada awalnya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengusut tuntas peretasan PDN, tapi karena masa jabatan anggota DPR periode ini akan berakhir pada 30 September, maka hal itu diurungkan.
“Dan pemerintah juga sudah melakukan auditing melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kita minta Menkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan penjelasan pada masa sidang mendatang. Hasil temuannya sejauh mana, transformasinya seperti apa, dan langkah mitigasinya. Ini yang mau kita dengar,” ujar politisi Partai Golkar ini.
Usai mendengar penjelasan dari Budi Arie Setiadi Menkominfo dan Hinsa Siburian Kepala BSSN, kata Dave, DPR akan mengundang Badan Intelijen Negara (BIN), Polri dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti temuan peretasan tersebut.(faz/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
