Disebut Proyek Gagal di Debat Cawapres, Pihak Istana Angkat Bicara Soal Food Estate

Ari Dwipayana Koordinator Staf Khusus Presiden mengatakan, program Lumbung Pangan Nasional (food estate) merupakan kebijakan pemerintah merespons ancaman situasi perekonomian dunia yang mengalami krisis pangan.

Pernyataan itu disampaikan Ari, siang hari ini, Senin (22/1/2024), di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, menanggapi kritik dua orang calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, yang menyebut Food Estate proyek gagal dalam Debat Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

“Kebijakan food estate itu kan untuk merespons situasi yang kita hadapi ya. Kita tahu bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Menurut Ari, banyak negara di dunia gagal memenuhi kebutuhan pangan buat rakyatnya pascapandemi Covid-19. Kondisi itu kemudian memicu ketidakstabilan harga pangan global.

Pemerintah Indonesia lalu melakukan terobosan kebijakan berskala besar yaitu program food estate.

Program itu dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara, dengan luas 30 ribu hektare dalam bentuk lahan agrikultural kentang, dengan komoditas bawang merah dan bawang putih.

“Tujuannya, untuk menghasilkan produksi yang bisa memenuhi cadangan pangan pemerintah. Sehingga, kemampuan Indonesia untuk mandiri dari sisi pangan bisa tercukupi tanpa harus impor dari negara lain, khususnya pada waktu harga pangan dunia melambung tinggi,” papar Ari.

Dalam prosesnya, Ari menegaskan ada sejumlah evaluasi untuk menyempurnakan program food estate supaya tujuannya bisa tercapai.

Sebelumnya, Joko Widodo Presiden mengatakan, proyek lumbung pangan (food estate) yang bertujuan untuk mengantisipasi krisis pangan di Indonesia, melibatkan sejumlah kementerian.

Di antaranya, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian Pertahanan.

Menurut Presiden, mengembangkan lumbung pangan bukan hal yang gampang dilakukan. Bahkan, angka keberhasilan panen baru mulai normal pada usaha penanaman keenam atau yang ketujuh kalinya.

Kepala Negara menyadari permasalahan dalam proses pembangunan lumbung pangan bisa terjadi. Supaya proyek tersebut berjalan sesuai harapan, pemerintah akan melakukan evaluasi dan koreksi. (rid/bil/ham)