Di Depan Pimpinan MPR, Zulhas Tetap Inginkan Pemilu Langsung

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melakukan silaturahmi kebangsaan ke Zulkifli Hasan (Zulhas) Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) di kantor DPP, Jakarta Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI menyampaikan soal perlunya amandemen UUD 1945, di antaranya yang mengatur soal Pemilu.

Menanggapi hal itu, Zulhas menegaskan kalau Pemilu sebaiknya tetap dilakukan secara langsung atau dipilih rakyat.

“Jadi kalau saya pemilihan harus langsung oleh rakyat, tidak boleh diubah-ubah karena itu hasil reformasi,” tegas Zulhas saat memberikan keterangan bersama pimpinan MPR seusai pertemuan di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Menurut Zulhas, perubahan konstitusi itu tidak boleh langsung begitu saja, tetapi harus hati-hati dan secara bertahap.

“Minimal kalau ada perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan kita kaji secara bertahap,” jelasnya.

Sebelumnya, dalam pertemuan itu, Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa MPR meminta pandangan kepada Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN yang juga mantan Ketua MPR RI ini, satu di antaranya soal amandemen UUD 1945.

“Kedatangan kami hari ini tidak saja kita bertemu dengan Ketum PAN tapi juga ketemu dengan ketua MPR ke-15, saya ke-16 untuk mendapatkan berbagai pandangan, berbagai saran, yang rencananya memang akan kami dokumentasikan dalam dokumentasi kearifan yang akan kita serahkan nanti kepada pimpinan MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan baru yang akan datang,” ujar Bamsoet dalam konferensi pers di kantor PAN seusai mengadakan pertemuan dengan Zulhas.

Meskipun demikian, dia mengatakan kalau diskusi bersama Zulhas tidak membahas soal perubahan pemilihan presiden dikembalikan kepada MPR.

“Tadi disampaikan dalam diskusi yang cukup hangat dengan pak Zul (Zulkifli Hasan), memang dalam situasi hari ini kita sama-sama prihatin bahwa demokrasi kita hari ini ternyata memang mahal sekali. Itu yang menjadi perhatian, tapi bukan berarti kita mengubah pilpres menjadi kembali ke MPR, itu pandangan dari Pak Zul,” tegasnya.

“Kita harus mikir bagaimana melakukan perubahan secara gradual, secara bertahap untuk mengembalikan sistem demokrasi kita sebagai jati diri bangsa dan juga tidak mahal seperti sekarang yang terjebak sistem demokrasi angka-angka,” imbuhnya.

Bamsoet juga menyampaikan kepada Zulhas tentang aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat selama 5 tahun bekerja sebagai pimpinan MPR RI. Pertama, berhubungan dengan UUD 1945.

“Pandangan yang pertama adalah yang menilai bahwa undang-undang dasar kita hari ini sudah cukup baik dan tidak perlu ada perubahan. Itu pandangan yang pertama atau aspirasi dari kelompok Fraksi PAN,” ungkapnya.

Kedua, soal perlunya GBHN. Kata Bamsoet, Zulhas mempunyai pandangan yang sama mengenai perlu rencana jangka panjang yang berkesinambungan.

“Artinya kita butuh GBHN atau pokok-pokok hal negara untuk bangsa kita ke depan. Jadi satu kelompok yang kedua ini adalah menginginkan perubahan terbatas daripada undang-undang dasar dengan menambahkan dua pasal dan dua ayat untuk menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara, ini aspirasi yang kedua,” jelasnya.

Ketiga, desakan untuk melakukan perubahan secara menyeluruh menuju kesempurnaan daripada UUD tersebut. Keempat kembali ke UUD hasil dekrit presiden Juli 1959. Kelima, desakan atau aspirasi kembali ke UUD yang asli 18 Agustus 1945.

“Dari persoalan-persoalan itu tadi kita sampaikan kepada Pak Zul, Pak Zul berpandangan bahwa Indonesia butuh pokok-pokok haluan negara. Kurang lebih begitu Pak Zul ya?,” pungkas Bamsoet.(faz/ipg)