Deklarator F-PDR Anggap Demokrasi yang Baik Dirusak Melalui Intimidasi dan Mengacak-acak Aturan

Marsekal (Purn) TNI Agus Supriatna Deklarator Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR) menganggap perjuangan rakyat, aktivis, dan mahasiswa untuk mewujudkan demokrasi dirusak oleh pihak tertentu.

Dia menyebut kerusakan itu bisa terlihat dari munculnya berbagai intimidasi dan mengubah konstitusi menyambut pemilu 2024.

Agus mengatakan hal itu seusai menghadiri peresmian Sekretariat Bersama (Sekber) F-PDR di Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3/2024).

“Demokrasi yang sudah berjalan seperti ini, kok, ada intimidasi, UU ditabrak, lihat di MK seperti apa, di KPU seperti apa, saya yakin seluruh rakyat tahu,” kata eks KSAU itu.

Dari situ, kata Agus, F-PDR ingin memperbaiki situasi politik di Indonesia agar demokrasi bisa berjalan ke arah yang benar tanpa intimidasi.

“Makanya, kami ini ingin memperbaiki dan mengingatkan, kalau penyelenggara tidak bisa diingatkan dengan baik, silakan, baik angket, MK. Kami tidak bicarakan menang kalah, kalau menang baik, pasti tidak ribut begini,” kata dia.

Diketahui, sejumlah tokoh militer, pemuda, hingga budayawan mendirikan Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (Sekber F-PDR) pada Sabtu ini.

Forum ini didirikan oleh para tokoh setelah melihat kondisi Pemilu 2024 yang berjalan dengan penuh kecurangan.

Mereka lalu menyampaikan deklarasi yang dibacakan oleh Rudy S. Kamri Sekretaris Eksekutif F-PDR di Sekretariat F-PDR di Jalan Diponegoro Nomor 72, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam deklarasi itu, terlihat sejumlah tokoh seperti TB Hasanuddin, Marsekal (purn) TNI Agus Supriatna mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Laksamana (Purn) TNI Bernard Kent Sondakh Mantan KSAL, Connie Rahakundini Bakrie Analis Militer, M. Sobary budayawan, dan Laksamana Madya (Purn) TNI Agus Setiadji.

“Sekber F-PDR berjuang dengan semangat merah putih dan dengan patriotisme yang tinggi berjuang bagi terwujudnya cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa, Pancasila, UUD 1945, guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, serta berjuang bagi kepemimpinan Indonesia di dunia internasional,” kata Rudy membacakan deklarasi poin pertama.

Kedua, lanjut dia, forum ini berjuang bagi terwujudnya tata negara dan tata pemerintahan yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, yang ditandai dengan sikap kenegarawanan pemimpin untuk berani melawan nepotisme, kolusi, dan korupsi.

“Ketiga, Sekber F-PDR menyatakan bahwa Pemilu 2024 adalah praktik nyata dari abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi baik cara secara langsung maupun tidak langsung, dan nyata-nyata berpihak pada paslon 02, terutama keterlibatan anak kandungnya Gibran Rakabuming. Pemilu 2024 adalah pemilu paling buruk dan paling brutal karena melibatkan alat-alat negara dan sumber daya negara,” jelas dia.

Keempat, lanjut Rudy, Sekber F-PDR membuka ruang bagi seluruh anak bangsa yang akan menyatukan diri dalam perjuangan mewujudkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, dan memastikan netralitas negara.

Kelima, lanjut dia, Sekber F-PDR menjadikan tempat ini sebagai pusat koordinasi, komunikasi, dan perlawanan secara terukur dengan jalan hukum, politik, kebudayaan, dan pergerakan rakyat.

“Berkaitan dengan hal tersebut, maka Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi akan mengadakan Mimbar Demokrasi di Rumah Perjuangan ini. Mimbar Demokrasi ini akan menjadi pusat penyampaian keprihatinan atas matinya demokrasi Indonesia dan mengundang seluruh pihak untuk menyampaikan pidato politiknya di dalam menyikapi berbagai persoalan umat, bangsa, dan negara,” kata Rudy.(faz/iss)