China Tegaskan AS Tak Berhak Ikut Campur di Laut China Selatan

Lin Jian Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) China menegaskan Amerika Serikat (AS) tidak berhak untuk ikut campur dalam masalah maritim di Laut China Selatan.

“AS bukan pihak dalam masalah Laut China Selatan dan tidak berhak ikut campur dalam masalah maritim antara China dan Filipina,” kata Lin Jian, saat menyampaikan keterangan kepada media di Beijing, China, seperti dilaporkan Antara, Rabu (20/3/2024).

Hal tersebut disampaikan untuk merespon pernyataan Antony Blinken Menlu AS yang mengatakan, Washington berkomitmen untuk membantu pertahanan Filipina jika mendapat serangan berdasarkan Traktat Pertahanan Bersama AS-Filipina.

Serangan yang dimaksud itu termasuk serangan terhadap angkatan bersenjata, kapal dan pesawat umum maupun kapal penjaga pantai di seluruh wilayah perairan Laut China Selatan.

“Kerja sama militer antara AS dan Filipina tidak boleh melemahkan kedaulatan dan hak serta kepentingan maritim China di Laut China Selatan, juga tidak boleh digunakan untuk mendukung klaim ilegal Filipina,” tambahnya.

China, kata Lin Jian, akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan teritorialnya. “Juga untuk menjaga hak serta kepentingan maritim China serta menegakkan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan,” ucap Lin Jian.

Sebelumnya dalam konferensi pers tersebut, Antony Blinken mengatakan Perjanjian Pertahanan Bersama atau “Mutual Defense Treaty” tahun 1951 membuat Washington berkewajiban ikut mempertahankan Filipina apabila wilayah negara kepulauan itu diserang.

Hal yang sama juga berlaku apabila perairan Filipina, yang mencakup sebagian Laut China Selatan juga berusaha direbut negara lain.

Sementara itu, pada 5 Maret 2024 terjadi insiden dimana kapal penjaga pantai Filipina, BRP Sindangan, dan dua kapal yang akan mengantar prajurit pengganti dan logistik ke gugus karang Second Thomas. dicegat oleh kapal penjaga pantai China dan kapal milisi maritim China.

Angkatan Laut Filipina menyebut kapal-kapal China menembakkan meriam air dan melakukan manuver berbahaya sehingga mengakibatkan tabrakan yang menyebabkan empat personel di salah satu kapal Filipina terluka.

Selain itu, pemerintah China mengklaim memiliki hak kedaulatan dan yurisdiksi atas kepulauan yang disebut “Nanhai Zhudao” di Laut China Selatan yaitu terdiri dari Dongsha Qundao, Xisha Qundao, Zhongsha Qundao dan Nansha Qundao atau lebih dikenal sebagai Kepulauan Pratas, Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly dan area Tepi Macclesfield.

Namun, Filipina menempatkan kapal perang BRP Sierra Madre sebagai “markas terapung” bagi penjaga pantai Filipina di terumbu karang tersebut sejak 1999.

Sementara saat ini, China dan ASEAN masih merundingkan Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct/COC) Laut China Selatan.

Di sisi lain, selama keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023, negosiasi CoC telah sampai pada tahapan second reading atau pembahasan negosiasi putaran kedua.

Pedoman yang baru pertama kali ada dalam sejarah itu merangkum aspirasi ASEAN-China untuk menyelesaikan CoC dalam tiga tahun atau kurang melalui pembahasan secara intensif terhadap isu-isu yang selama ini tertunda. (ant/sya/bil/faz)