Calon Tunggal Berpotensi Mengurangi Partisipasi Pemilih dan Kepercayaan Terhadap Partai Politik

Titi Anggraini pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengatakan, fenomena calon tunggal di pemilihan kepala daerah (Pilkada) bisa menurunkan kepercayaan publik kepada partai politik.

Titi, dalam diskusi daring yang diselenggarakan The Constitutional Democracy Initiative (CONSID) yang dilansir dari Antara pada Minggu (1/9/2024) mengatakan, partai politik semestinya menominasikan calon kepala daerah dan menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik.

“Partai politik sebagai institusi kaderisasi, rekrutmen politik, yang menjadi bagian instrumen demokrasi yang negara berikan otoritas untuk merebut kekuasaan tetapi itu justru tidak dimanfaatkan, bisa-bisa justru masyarakat makin tidak percaya atau apolitis kepada partai politik,” ucapnya.

Selain itu, menurut Titi, calon tunggal juga bisa menumbuhkan sikap apatis karena masyarakat merasa tidak punya pilihan yang memfasilitasi praktik demokrasi secara optimal.

“Mereka bisa merasa bahwa pilkada tidak menjanjikan kompetisi. Akhirnya, mereka apatis, pragmatis, tidak mau datang ke TPS (tempat pemungutan suara), dan tidak mau ambil peran,” ujarnya.

Meski demikian, Titi berpendapat, calon tunggal di kelompok masyarakat yang dinamis justru menciptakan keaktifan untuk menunjukkan perlawanan politik, yakni dengan mendukung kotak kosong alih-alih calon tunggal.

“Misalnya di Kota Pangkalpinang. Ketika calon tunggal mendaftar, ditandingi dengan masyarakat yang mengantarkan pendaftaran kotak kosong ke KPU Kota Pangkalpinang,” katanya.

Sebelumnya, KPU RI dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat (30/8/2024) menyatakan, ada 43 daerah yang berpotensi memiliki calon tunggal, terdiri atas satu provinsi di Papua Barat, lima kota, dan 37 kabupaten. (ant/saf/ham)