BKSAP DPR 2019-2024 Deklarasikan Asosiasi Anggota Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, hari ini, Minggu (29/9/2024), menggelar acara penyampaian kinerja periode 2029-2024, di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Hadir di lokasi acara, Fadli Zon Ketua BKSAP, Gilang Dhielafararez, Putu Supadma Rudana, dan Sukamta selaku Wakil Ketua BKSAP.

Pada kesempatan itu, BKSAP meluncurkan empat buah buku yang berisi catatan penting peran BKSAP DPR RI periode 2019-2024 di kancah internasional.

Masing-masing berjudul, “Membumikan Isu Internasional: BKSAP Menyapa Kampus dan Masyarakat”, “Diplomasi Parlemen di Tengah Gejolak Dunia: Peran BKSAP DPR RI di Kancah Parlemen Dunia”, “Diplomasi Parlemen: Memulihkan Myanmar Menjaga ASEAN”, dan “Membela Palestina: Perjuangan BKSAP dan Diplomasi Parlemen”.

“Buku ini adalah sebuah pertanggung jawaban Pimpinan dan Anggota BKSAP periode 2019-2024. Karena salah satu tanggung jawab Parlemen kita memperjuangkan kepentingan nasional dan visi diplomasi Parlemen, sesuai dengan Undang-undang MD3. Kami melaporkan hasil-hasil diplomasi selepas lima tahun, termasuk di masa Pandemi Covid-19, dan dirangkum dalam empat buku, baik Diplomasi Parlemen secara keseluruhan, kemudian yang lebih fokus Diplomasi Parlemen dalam soal Palestina, lalu soal Myanmar, dan juga penyerapan berbagai aspirasi masyarakat dan FGD di dalam negeri, pertemuan-pertemuan dengan kalangan perguruan tinggi, NGO, dan civil society, dan juga dengan pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, dan lain-lain,” kata Fadli Zon.

Kemudian, BKSAP DPR RI juga mendeklarasikan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu.

“Setelah tiga tahun perjalanan melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi, baik di dalam negeri mau pun ke beberapa parlemen yang menggunakan Bahasa Melayu Indonesia, kami akhirnya sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu,” imbuhnya.

Menurut Fadli, Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia Melayu mendapat dukungan dari Parlemen Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Thailand, dan beberapa parlemen negara lain.

Lebih lanjut, legislator dari Partai Gerindra itu menjelaskan, diplomasi Parlemen Indonesia hakekatnya untuk pemerintahan nasional. Indonesia adalah negara drngan haluan politik luar negeri bebas aktif.

“Tentu kita ingin ada perdamaian dunia, karena itu juga perintah konstitusi ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan seterusnya. Saya kira memang tantangan kita tidak kecil, ada beberapa konflik yang berada di depan kita, ada juga konflik yang tingkap internasional, urusan Palestina, dan juga yang lain-lainnya, masih ada soal Rusia, Ukraina, dan beberapa potensi konflik lainnya,” paparnya.

Fadli Zon berharap, Indonesia tetap stabil, damai, dan aman. Walau tidak terlibat konflik, Indonesia ikut aktif dalam upaya menyelesaikan persoalan konflik internasional. (rid/ham)