Bawaslu Surabaya Awasi Potensi Pengerahan Massa hingga Intimidasi Pemilih saat Masa Tenang

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya fokus mengawasi beberapa hal saat masa tenang mulai dari mobilisasi massa hingga intimidasi pemilih.

Novli Bernado Thyssen Ketua Bawaslu Kota Surabaya menyebut, money politic tetap jadi perhatian komisioner di masa tenang.

“Karena potensi terjadinya money politic itu pasti akan ada. Karena apa, oleh karena itu kami menginstruksikan jajaran pengawas bawah, baik di Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), kelurahan, mengawasi wilayah masing-masing,” kata Novli, Senin (12/2/2024).

Bawaslu akan menginstruksikan jajaran untuk mengawasi gerak-gerik yang mencurigakan.

“Gerak-gerik yang mengarah pada money politic, yang dilakukan oleh pihak tertentu. Entah dalam cash money, pembagian sembako dan sebagainya,” bebernya.

Kemudian, adanya potensi intimidasi terhadap pemilih, lanjut Novli juga diwaspadai.

“Itu sangat mungkin terjadi, mangkanya kita antisipasi intimidasi oleh pihak atau kelompok tertentu yang mencoba untuk mengintimidasi pemilih atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon, calon legislatif tertentu maupun calon presiden tertentu,” katanya.

Termasuk adanya pengerahan atau mobilisasi massa untuk memenangkan calon tertentu, lanjut Novli, setiap Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus mengamati wilayah masing-masing.

“Karena wilayah kerja berdasarkan RT. Jadi mereka harus memahami ada gerakan apa di situ, ada potensi kecurangan apa. Harus sigap dalam mengamati dan mengawasi setiap gerakan yang mengarah intimidasi massa, mobilisasi massa maupun money politic,” tambahnya.

Terakhir, Bawaslu akan memastikan semua pemilih mendapat surat pemberitahuan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk bagi pemilih muda yang jumlahnya mendominasi.

“Surat pemberitahuan ini sangat penting, harus dipastikan mereka sudah menerima itu dari KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atau PPS,” katanya.

Suara yang akan menentukan masa depan dengan terpilihnya sosok pemimpin bangsa, lanjutnya, tidak boleh disalahgunakan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

“Kami ingin pastikan surat pemberitahuan diterima oleh calon pemilih. Harus tercatatkan surat pemberitahuan ini, dan ada rekam jejak, sudah tersampaikan atau belum, kalau belum ada di mana, jangan sampai dipergunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (lta/saf)