Angka Pengangguran Capai 19 Juta, DPR Minta Pemerintahan Baru Antisipasi Dampaknya

Netty Prasetiyani anggota DPR RI dari Fraksi PKS mengatakan angka pengangguran terbuka yang mencapai 19,31 juta orang per Februari 2024 dapat berimplikasi serius.

“Angka pengangguran ini harus menjadi perhatian serius pemerintahan baru dengan menyiapkan langkah antisipasi. Jutaan keluarga di Indonesia akan merasakan dampak yang besar akibat tingginya pengangguran,” ujar Netty dalam keterangannya, Sabtu (19/10/2024).

Menurut Netty, realita ini adalah tantangan besar bagi pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.

“Setiap satu orang yang menganggur tentunya akan membawa dampak turunan berupa problem ekonomi, sosial, atau pendidikan dalam keluarganya. Misalnya, masalah penyediaan makanan bergizi, masalah kesehatan keluarga, hingga memicu timbulnya problem kerukunan rumah tangga,” terang Netty.

Menurut Netty, masalah pengangguran, terutama di kalangan lulusan baru dan pekerja muda, memperlihatkan ketidaksinkronan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.

“Kita harus menguatkan program pelatihan keterampilan, terutama di bidang teknologi dan ekonomi kreatif, di sekolah kejuruan. Selain itu, pemerintah harus berani berinvestasi pada sektor tersebut untuk membuka peluang kerja yang lebih luas dan menjawab tantangan masa depan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Kota/Kab Cirebon-Indramayu ini menyoroti pentingnya peningkatan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan tinggi untuk menciptakan ekosistem kerja yang mendukung inovasi dan perkembangan industri.

“Pemerintah perlu mendorong program magang, pelatihan vokasi, dan inkubator bisnis bagi generasi muda, serta mempercepat pembangunan infrastruktur digital untuk membuka akses ekonomi yang lebih luas,” tambahnya.

Netty juga menekankan pentingnya regulasi ketenagakerjaan yang fleksibel namun tetap melindungi hak-hak pekerja.

“DPR RI akan terus mengawasi dan mengadvokasi kebijakan yang pro-rakyat, termasuk mempercepat langkah-langkah strategis dalam mengurangi angka pengangguran, memperbaiki kualitas pendidikan, dan mendorong penciptaan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor ekonomi,” katanya. (faz/iss)