3.600 Lebih TPS Suara Risma-Gus Hans Nol, Tim Pemenangan Sebut Ada Kejanggalan

Tim Pemenangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 03 menemukan anomali dalam Pilkada 2024 berdasarkan data Sistem Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim.

KH. Imam Buchori Ketua Tim Pemenangan Risma-Gus Hans membeberkan, temuan anomali itu terdapat tiga poin.

“Ada kejanggalan-kejanggalan yang patut untuk dipertanyakan,” katanya kepada awak media di Surabaya, pada Senin (2/12/2024).

Temuan anomali pertama, yakni jumlah pemilih di TPS mencapai 90 persen hingga 100 persen DPT di 2.801 TPS. Yang mana, selisih pemilih paslon 02 mencapai 637.176 suara dibandingkan pemilih paslon 03. Khusus di Sampang, terdapat 9 desa dengan jumlah pemilih di semua TPS-nya mencapai 100 persen DPT.

“Ini hal yang aneh. Masyarakat Madura ini kan merantau, walaupun KTP-nya belum berubah, banyak yang merantau. 100 persen di TPS ini kan menjadi hal yang aneh,” tuturnya.

Kedua, jumlah pemilih paslon 03 di TPS mencapai di kurang dari 30 suara dan bahkan mencapai 0 suara di 3.637 TPS. Yang mana, selisih pemilih paslon 02 mencapai 770.917 suara dibandingkan pemilih paslon 03, dengan persentase terbesarnya ada di Sumenep, Sampang dan Pamekasan.

“Sebuah keanehan yang mengindikasikan ada yang tidak beres. Berarti kan saksinya saja tidak memilih dan yang di ranting, partai pengusungnya juga tidak memilih. Kan ini aneh,” ucapnya.

Ketiga, jumlah pemilih Pilgub lebih besar dari jumlah pemilih Pilbup dan Pilwali yang selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Di mana, selisih pemilih paslon 02 mencapai 18.745 suara dibandingkan Pemilih Paslon 03, dengan presentase terbesar ada di Kota Madiun, Situbondo dan Kota Kediri.

“Ini sebuah indikasi yang menurut kita perlu dicermati. Oleh karena itu, kami akan terus mempelajari tahapan demi tahapan dari proses Pilkada ini,” katanya.

Abdul Aziz Juru Bicara Tim Pemenangan Risma – Gus Hans menambahkan, bahwa temuan anomali dalam Sirekap KPU tersebut perlu dijelaskan kepada publik sebagai pertanggungjawaban moral.

“Apakah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ini betul-betul berintegritas? perlu kita koreksi secara fundamental, secara mendasar. Karena temuan kami ini tidak main-main, dan ini baru sebagian yang kami catat dan kami seriusi untuk diberi garis bawah tebal,” katanya.

Pihaknya ingin, Pilgub Jatim menjadi pemilihan yang berintegritas dan tidak ada anomali, sehingga melahirkan pemimpin-pemimpin yang menjadi harapan publik, yakni yang berkemajuan dan mampu menyejahterakan masyarakat.

“Kita tidak ingin ada Pilgub seperti yang kami temukan di dalam data ini. KPU dan Bawaslu tentu harus bertanggung jawab untuk menjelaskan bagaimana sesungguhnya hal ini bisa terjadi dan ini tampak di dalam sirekap KPU,” pungkasnya. (ris/kir/ham)