Tanggapi Temuan PPATK, PDIP Dorong Pembentukan Komite Independen Terkait Pemilu 2024

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mendorong adanya Komite Independen untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan ini menyusul adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

“Ya bagian dari instrumen demokrasi ada fairness, akuntabilitas, dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro demokrasi, sebagaimana bapak Nurcholish Madjid almarhum itu mampu, saat itu mendirikan KIPP Komite Independen Pemantau Pemilu untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2023).

Hasto pun menyinggung bahwa saat ini ada partai politik yang secara tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, dia mengira jika jumlah baliho yang terpasang itu lebih banyak dibanding jumlah pengurusnya.

“Ini harus ada yang menghitung, berapa, apakah partai-partai itu melaporkan? Berapa biaya pemasangan baliho, berapa jumlah baliho yang dipasang?” ujarnya.

Menurut Hasto, sikap tersebut dapat menjaga pertarungan demokrasi yang fair dan berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pembentukan komite independen.

“Karena kita tahu beberapa waktu yang lalu, yang namanya MK yang seharusnya steril dari intervensi itu saja bisa diintervensi. Debat-debat di KPU kalau tidak ada intervensi dari civil society, termasuk dari paslon lain yaitu pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud, pasti akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan debat di KPU itu,” ungkap Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud itu.

Atas dasar itu pula, lanjut Hasto, sangat diperlukan suatu upaya demi menjaga tidak terjadinya transaksi mencurigakan dalam pendanaan berbagai pihak di Pemilu 2024.

“Apalagi itu adalah sumber-sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik sehingga sangat jelas. Karena saat ini pun pemenangan Pak Ganjar-Prof Mahfud ini dilakukan dengan spirit gotong royong rakyat yang bergerak,” tuturnya.

“Ketika baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud banyak dilarang dipasang, bahkan muncul sabotase, rakyatlah yang menyediakan rumah-rumahnya untuk baliho Pak Ganjar dan Prof Mahfud,” kata dia melanjutkan.

Sekadar diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut adanya peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024. Sebaliknya, rekening khusus kampanye malah tidak terlihat adanya pergerakan alias flat.

“Kita menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Misalnya terkait dengan pihak-pihak berkontestasi yang kita dapatkan namanya, daftar calon tetap (DCT) itu kita udah dapat,” ujar Ivan Yustiavandana Kepala PPATK, kepada wartawan, Kamis (14/12/2023).

Ivan membeberkan, temuan transaksi ilegal itu ditemukan usai pihaknya mendapatkan dan mengikuti data Daftar Caleg Sementara (DCT).

“Nah dari DCT kita ikuti, kita melihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK,” ungkapnya.

Dia mengatakan, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen yang berkutat di transaksi keuangan tunai. Ivan mengaku PPATK masih mendalami terkait temuan tersebut.(faz/iss)