Sosiolog: Dinamika Politik Surabaya Masih Landai Jelang Pemilu 2024

Menjaga kondisifitas suatu daerah seringkali disebut jadi salah satu kunci menciptakan Pesta Demokrasi yang damai, khususnya jelang Pemilu 2024 mendatang.

Dr. Agus Machfud Fauzi Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengatakan, dibandingkan dengan kontestasi Pemilu 2019 lalu, kondisi saat ini lebih landai. Apalagi kalau melihat perkembangan dinamika politik mulai dari proses pendaftaran Bakal Capres-Cawapres Oktober 2023 lalu, sampai dengan hari ini.

“Kalau kita membandingkan dengan 2019 yang waktu itu serius, karena memang calonnya dua, head to head, sehingga ya pasti semuanya ingin menang, strategi semuanya kemudian dikeluarkan. Tetapi sampai hari ini kalau kita (lihat) tiga bakal pasangan calon ini, saya melihatnya masih ok dalam artian berkontestasi,” ujarnya waktu mengudara di program Semanggi Suroboyo Radio Suara Surabaya, Jumat (3/11/2023).

Hal yang menghebohkan, kata dia, bukan soal persaingan antar kontestan, melainkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa lalu yang banyak dipertanyakan banyak pihak.

“Tapi saya tidak melihat itu (putusan MK) sesuatu yang menjadi problem. Ada proses hukum itu mungkin iya, tetapi tidak berpengaruh terhadap para pendukung atau para relawan (dari para kontestan),” jelasnya.

Lantas bagaimana dengan kondisi Kota Surabaya? Menurut Sosiolog Unesa itu, kondusifitas dan dinamika politik Surabaya masih relatif landai-landai saja. Meski demikian, Agus menegaskan tetap perlu adanya peran seorang kepala daerah mempertahankan kondisi tersebut.

Menurutnya, seorang bupati/wali kota harus terus membangun komunkasi politik dengan semua pihak, termasuk diluar partai politik pengusungnya.

“Jangan sampai meskipun beliau (bupati/wali kota) adalah kader salah satu partai kemudian tidak mau komunikasi (dengan parpol lain). Jangan, semua (harus) diajak membangun Surabaya, membangun Indonesia. Komunikasi politik bisa dalam sebuah ruangan, bisa dalam dilapangan, atau bahkan sebuah aktivitas yang dilaksanakan bersama-sama,” ucapnya.

Selain netral, kata Agus, Wali Kota Surabaya juga perlu lebih sering mengekspresikan Pemilu Damai sesuai karakteristik warga Kota Pahlawan. Tujuannya, supaya warga tidak salah mengartikan kebijakan pemerintah kota (Pemkot) untuk menjaga Pemilu Damai.

“Supaya tidak disalah-artikan. Pemilu 2024 itu ya KPU, Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Bawaslu, Kelurahan, semuanya. Sangat bahaya kalau pemerintah kota tidak berperan, bisa-bisa nanti masyarakat kemudian bertanya-tanya ‘loh di mana Pimpinan kita?’ kan begitu,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Maria Theresia Ekawati Rahayu Kepala Bakesbangpol Kota Surabaya menambahkan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang yang ada, pemerintah daerah memang diwajibkan memfasilitasi dan mensukseskan pesta demokrasi, dalam hal ini Pemilu 2024.

“Dan (Eri Cahyadi) Wali Kota Surabaya sebagai kepala daerah, beliau sudah menunjukkan perannya dalam upaya untuk mensukseskan pemilu 2024, termasuk di dalamnya melakukan komunikasi politik dengan para ketua partai politik,” ujarnya.

Hal tersebutlah, kata Yayuk sapaan akrabnya, salah satu alasan kenapa kondisi dan dinamika politik Kota Surabaya sejauh ini tetap stabil dan landai.

Kemudian, lanjutnya, Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, melaksanakan deklarasi “Pemilu Damai” pada, 18 Oktober 2023 lalu. Deklarasi damai itu melibatkan tidak hanya elemen masyarakat, tapi juga bersamaan dengan kelompok mahasiswa.

“Dalam rangka sumpah pemuda kemarin bersama dengan kelompok mahasiswa Cipayung Plus, Wali Kota Surabaya, Ketua DPRD, juga melakukan deklarasi pemuda yang dimana salah satunya itu adalah mengajak para pemuda untuk mensukseskan dan mewujudkan pemilu damai di Kota Surabaya,” imbuhnya.

Yayuk merinci, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki rapat Pleno penentuan daftar Calon Legislatif (Caleg) tetap pada, Jumat hari ini. Dilanjutkan pada tanggal 28 November 2023 memasuki masa kampanye sampai 10 Februari 2024.

Saat ini KPU bersama Pemkot Surabaya sedang membahas terkait lokasi-lokasi yang boleh dipasang alat peraga kampanye (APK). Sesuai dengan ketentuan, KPU mengkonsultasikan hal tersebut itu kepada pemerintah daerah.

“Selanjutnya KPU akan menetapkan lokasi-lokasi pemasangan alat peraga kampanye, (dan) nantinya akan disosialisasikan bersama dengan partai politik,” ungkapnya.

Dia mengakui, dari pengalaman sebelum-sebelumnya, ada beberapa lokasi-lokasi pemasangan APK yang strategis, kerap jadi rebutan para peserta hingga menimbulkan keluhan dari masyarakat.

Tapi dia memastikan, setiap perapian APK yang dilakukan Pemkot dalam hal ini, Satpol PP, selalu ada koordinasi dengan pemiliknya. “Kalau Surabaya, dimintanya itu sebetulnya parpol untuk menurunkan sendiri. Apabila parpolnya tidak bisa, maka Satpol PP akan membantu,” tandasnya. (bil/ipg)