Soal Pencopotan Atribut Kampanye di Lokasi Kunker Presiden, Jokowi Sebut untuk Menjaga Netralitas

Joko Widodo Presiden mengatakan, Pemerintah Pusat dan daerah termasuk aparatur sipil negara, TNI dan Polri harus netral pada Pemilu 2024.

Maka dari itu, berbagai atribut kampanye partai politik dan pasangan calon presiden yang ada di lokasi kunjungan kerja Presiden, dibersihkan oleh aparat pemerintah daerah setempat.

Dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023), di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jokowi mengingatkan pentingnya komunikasi dan koordinasi aparatur pemda dengan pengurus partai politik.

Sehingga, pencopotan atribut kampanye tidak memicu ketegangan di lapangan akibat kesalahpahaman.

“Tadi saya memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI, Polri, semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik,” ucapnya.

Sekadar informasi, kemarin, Selasa (31/10/2023), Jokowi Presiden melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Gianyar, Bali.

Sebelum RI 1 tiba di lokasi acara, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mencopot bendera dan baliho PDI Perjuangan serta baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md pasangan bakal capres.

Hal tersebut memicu reaksi dari PDI Perjuangan lantaran Bali salah satu basis massa partai berlambang banteng moncong putih.(rid/ipg)