Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri menyebut situasi politik mulai menghangat jelang dimulainya Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Situasi tersebut perlu diantisipasi supaya tidak menimbulkan gesekan di berbagai lapisan masyarakat.
Oleh sebab itu, Listyo kembali mengingatkan kepada seluruh masyarakat apabila perbedaan politik itu merupakan bagian dari berlangsungnya demokrasi di Indonesia.
“Kita selalu ingatkan bahwa perbedaan yang ada itu jangan kemudian menjadi suatu permusahan jadi perbedaan itu bagian dari demokrasi bagian dari hak yang tentunya itu harus kita hormati,” ujar Kapolri waktu menghadiri Deklarasi Pemilu Damai di Polda Jatim, Kamis (28/12/2023).
Menurutnya, keberagaman pilihan poltik dari proses demokrasi harus dijaga supaya Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan aman dan damai.
Listyo menyebut, apabila proses Pemilu 2024 berjalan dengan baik, maka akan terbentuk demokrasi yang mapan dan diharapkan menjadi modal untuk pemimpin selanjutnya dalam membangun bangsa.
“Karena persatuan dan kesatuan menjadi modal utama bagi siapapun pemimpinnya nanti untuk melanjutkan program-program pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Pada agenda Deklarasi Pemilu Damai itu, turut dihadari oleh Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim. Pada kesempatan itu Khofifah memberikan apresiasi kepada Polda Jatim karena menyelenggarakan deklarasi tersebut.
“Hal ini menegaskan komitmen yang sama untuk mewujudkan Pemilu Damai tahun 2024 sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga,” terang Khofifah.
Dia menambahkan, melalui komitmen bersama antara Forkopimda dan seluruh jajaran dalam menyambut Pemilu Damai, semakin menambah kesiapan Provinsi Jatim menghadapi Pemilu 2024.
“Ketika semua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka roda pemerintahan berjalan lancar baik di tingkat pusat maupun daerah serta masyarakat merasa aman dan damai menyambut pesta demokrasi,” jelasnya. (wld/bil/ipg)