RAPBD Surabaya 2024 Turun Rp400 Miliar, Pembangunan Bukan Prioritas

DPRD dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 turun Rp400 miliar dari tahun lalu.

Penetapan Rancangan Nota Kesepakatan menjadi Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2024 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2024 itu digelar saat rapat paripurna, Senin (7/8/2023).

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Surabaya menyebut, nilai RAPBD Kota Surabaya tahun anggaran 2024 terkoreksi menjadi Rp10,8 triliun, dari APBD tahun anggaran 2023 sebesar Rp 11,2 triliun.

“Sebenarnya untuk kota sebesar Surabaya idealnya lebih besar dari itu. Namun kami sesuaikan pendapatan dengan belanja. Kami seimbangkan antara pendapatan dan belanja,” terangnya, Selasa (8/8/2023).

Adi menyebut, plafon APBD tahun 2024 Kota Surabaya nantinya tetap difokuskan terhadap sejumlah sektor strategis. Antara lain pendidikan, kesehatan, perbaikan dan peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Skala prioritas belanja untuk pendidikan sebesar 20 persen sesuatu perintah konstitusi. Sedangkan tahun lalu plafon anggaran kami untuk pendidikan sebesar 21 persen. Kemudian plafon anggaran kesehatan juga dimaksimalkan di atas angka 20 persen. Sedangkan perhatian terhadap infrastruktur ditujukan kepada perbaikan saluran air, penerangan jalan umum, pembenahan balai RW sebagai tempat pelayanan publik,” pungkasnya.

Terpisah A.H. Thony Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menambahkan, penurunan RAPBD ini agar pencapaian pendapatan lebih rasional.

“Kalau nanti itu dipatok dengan angka tinggi pun itu dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan dari beberapa aspek. Contoh peningkatan dari PBB (Pajak Bumi Bangunan), kalau dinaikkan nanti memberatkan masyarakat. Kalau itu diambil dari hotel restoran itu nanti memberikan beban kepada pengusaha juga,” jelasnya.

Sejumlah anggaran dikurangi, seperti pembangunan yang bukan prioritas, hingga anggaran kesehatan.

“Ada pembangunan yang bersifat bukan prioritas. Sekarang ini prioritas kami pada penyelesaian banjir, pembangunan gedung yang tidak diperlukan itu dipangkas. Untuk revitalisasi bangunan sekolah yang krusial masih tetap dialokasikan. Covid juga dikurangi, tidak memangkas tapi kebutuhan sesuai realita. Ketika nanti itu ada sesuatu, kami tidak berharap, sudah ada pengalaman, ada relokasi anggaran yang bisa dilakukan,” tandasnya. (lta/iss/ipg)