Proyeksi Perputaran Uang pada Tahun Politik Disebut Capai Rp100 Triliun

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memproyeksikan perputaran uang di tahun politik mencapai Rp100 triliun.

Menurut Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Indef, jumlah tersebut berasal dari belanja makanan, minuman, akomodasi, hotel, transportasi, hingga logistik.

Dilansir dari Antara pada Rabu (6/1/2023), Tauhid Ahmad mengatakan bahwa perputaran uang akan terjadi sangat luar biasa besar dalam kurun waktu yang sangat cepat.

“Perputaran uang ini menjadi sinyal positif bagi ekonomi,” ujar Tauhid.

Tauhid mengungkapkan, salah satu perputaran uang yang terjadi pada tahun politik berasal dari belanja pemerintah untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang mencapai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun.

Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa masih terdapat tantangan bagi perekonomian Indonesia pada 2024, yaitu era suku bunga tinggi, di mana masih akan terdapat ketidakpastian mengenai arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, yang belum diketahui akan menurunkan atau mempertahankan suku bunga acuan.

Selain itu, perang Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut, krisis di Timur Tengah, serta pelemahan harga komoditas, turut menjadi ketidakpastian yang harus dihadapi perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Ia melanjutkan, tantangan lainnya bagi ekonomi domestik datang dari perlambatan perekonomian China, yang berpotensi menurunkan nilai ekspor dan impor Indonesia.

“Mau tidak mau tahun depan situasi global akan sangat mendera kita,” tuturnya.

Dengan berbagai ketidakpastian itu, berbagai lembaga internasional pun memperkirakan ekonomi dunia hanya akan tumbuh sebesar 2,7 persen pada 2023 dan sedikit naik menjadi 2,8 persen di 2024.

Oleh karenanya, Tauhid berharap seluruh pihak bisa membangun optimisme sembari mengatasi beragam tantangan yang akan dihadapi Indonesia.

Febrio Kacaribu Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengestimasikan belanja Pemilu dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 0,2 persen pada 2023. Sementara pada 2024 dapat meningkatkan perekonomian sebesar 0,25 persen.

Adapun belanja Pemilu pada 2023 dialokasikan sebesar Rp30,1 triliun dan pada 2024 sebesar Rp38,2 triliun.

Maka dari itu, Pemilu telah menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Sebab kegiatan itu biasanya membuat belanja pemerintah, terutama yang terkait dengan Pemilu meningkat cukup signifikan.

“Secara langsung dan tidak langsung ini memengaruhi kondisi masyarakat dan aktivitas ekonomi di masyarakat,” ucap Febrio dalam Konferensi Pers Virtual APBN KITA Edisi November 2023 di Jakarta, Jumat (25/11/2023) lalu. (ant/saf/faz)