Perludem: Jangan Pilih Caleg yang Tidak Mau Membuka Riwayat Hidup ke Publik
Selasa, 7 November 2023 | 09:40 WIB
Khoirunnisa Nur Agustyati Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) proaktif dalam menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.
“Bawaslu sudah diberikan kewenangan yang cukup besar,” ujar Ninis sapaan akrabnya pada Sabtu (16/12/2023) dilansir Antara.
Menurut dia, salah satu tugas dan fungsi Bawaslu adalah untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang.
“Bawaslu punya instrumen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pemilu, seharusnya bisa dimaksimalkan,” kata dia.
Dia mengingatkan bahwa penyelenggara pemilu dalam bekerja juga harus tetap independen, tidak berpihak, dan profesional guna mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024.
Selain itu, peserta pemilu pun diharapkan untuk mematuhi peraturan yang berlaku selama masa kampanye.
“Peserta pemilu dalam berkampanye perlu taat pada regulasi yang berlaku,” tuturnya.
Lebih lanjut, Titi Anggraini Peneliti kepemiluan menilai bahwa Bawaslu perlu responsif melakukan verifikasi dan validasi sebagai pemeriksaan lebih lanjut atas temuan PPATK tersebut.
“Terkait dengan temuan PPATK, yang dibutuhkan adalah tindak lanjut responsif, terukur, dan akuntabel dari Bawaslu dan aparat penegak hukum,” kata Titi.
Dia menjelaskan bahwa ketentuan pemidanaan atas pelaporan dana kampanye yang tidak benar telah diatur dalam Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Undang-Undang Pemilu sudah mengatur jika terbukti tidak dilakukan pelaporan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, maka hal itu merupakan tindak pidana pemilu,” jelasnya.
Sebelumnya, Kamis (14/12/2023) Ivan Yustiavandana Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan laporan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.
“Kita lihat transaksi terkait dengan Pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalami,” ujar Ivan.
Menurutnya, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).
Adapun Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan jadwal kampanye Pemilu 2024 mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024. (ant/feb/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
