Pengamat: Gubernur Dua Periode, Ganjar Paham Berbagai Tantangan Membangun Desa

Yusak Fachran Pengamat Politik dari Citra Institute menilai strategi Ganjar Pranowo Calon Presiden Nomor Urut 3 memposisikan dirinya sebagai Anak Desa salah satu cara untuk membuktikan komitmennya membangun desa.

Dengan narasi si Anak Desa, Ganjar ingin menegaskan dirinya sebagai anak desa yang punya komitmen kuat membangun desa.

Menurut Yusak, pengalaman Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah dua periode menjadi modal untuk blusukan ke berbagai pelosok daerah di Tanah Air.

“Saya pikir komitmen Ganjar terhadap pembangunan desa tidak perlu diragukan lagi. Sebagai mantan Gubernur, Ganjar memahami dengan baik kompleksitas tantangan yang ada di pedesaan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/11/2023), di Jakarta..

Walau sudah berpengalaman, Dekan FISIP Universitas Pamulang itu melihat Ganjar masih perlu memperkuat sejumlah aspek untuk memenangkan Pilpres 2024.

“Yang perlu dilakukan Ganjar adalah memperkuat sumber daya manusia (SDM) desa. Program Dana Desa yang sudah ada harus tetap dilanjutkan,“ ungkapnya.

Aparatur desa, lanjut Yusak, harus diperlakukan sebagai mitra, bukan sekadar alat pengerek elektabilitas pada masa kampanye. Untuk itu, harus ada program untuk meningkatkan kapabilitasnya.

“Ganjar harus fokus meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mewujudkan desa modern,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yusak menyarankan, Ganjar harus punya grand desain penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Desa supaya lebih optimal dengan mengedepankan anggaran berbasis kinerja dan peningkatan kualitas SDM pendamping desa. Sehingga, manfaat Dana Desa bisa segera dirasakan masyarakat.

“Ganjar harus punya program konkret untuk pengembangan desa di semua sektor berbasis pemberdayaan masyarakat,” tandasnya.

Seperti diketahui, Ganjar Pranowo memulai kampanye di Desa Waninggap Nanggo, Merauke.

“Dengan memilih desa sebagai titik awal kampanye, kami ingin memperlihatkan komitmen mendahulukan desa dalam pembangunan. Kalau Indonesia mau dibangun lebih baik, maka desa-desanya harus menjadi lebih baik dahulu,” ucapnya di lokasi kampanye.

Sementara itu, Herman N. Suparman Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengungkapkan, ada beberapa hal terkait dengan isu desa yang saat ini tengah mengemuka.

Antara lain, terkait tuntutan perpanjangan masa jabatan dan peningkatan dana desa dari APBN.

“Berangkat dari konteks ini tidak heran, pada hari Selasa ini sudah mulai kampanye, gerakan ini mengemuka, meskipun mereka berdalih bukan untuk kepentingan tertentu,” jelas pria yang akrab disapa Armand.

Menurutnya, para peserta pemilu harus mengedepankan narasi soal penundaan Revisi UU Desa.

“Menurut kamiz kalau tiga pasang capres atau caleg berfokus dan punya hati untuk membangun desa, maka proses pembahasan Revisi Undang-undang Desa ditunda dulu. Jangan di tahun politik,” tuturnya.

RUU Desa, sambung Armand, bisa dibahas nanti selesai masa Pemilu 2024 atau di bawah presiden yang baru hasil Pilpres 2024.

“Tahun politik ini bukan masa yang pas untuk membahas kebijakan strategis tentang desa. Karena perlu ketenangan, kajian mendalam yang tidak bisa dilakukan ketika ada hiruk-pikuk politik,” sebutnya.

Sebagai gantinya, capres-cawapres harus menawarkan program dan kebijakan yang mendukung konsep desa membangun atau membangun desa.

“Dalam pilpres ini harus menjual program-program yang benar-benar bisa membangun desa atau desa membangun,” katanya lagi.

“Para capres-cawapres harus benar-benar punya program untuk mendukung empat pilar itu, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola,” pungkasnya.(rid/ipg)