PDIP Akan Surati Jokowi Presiden Soal Perubahan PP 13/2017

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan pihaknya akam segera bersurat kepada Joko Widodo Presiden mengenai perlunya merubah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Hal itu dikatakan Hasto dalam acara Seminar Nasional dengan topik ‘Mitigasi Bencana Secara Cepat sebagai Upaya Antisipasi Dini Untuk Memahami Potensi Bahaya Gempa Bumi dan Resikonya’ di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Awalnya, Supartoyo Koordinator Geologi Gempa Bumi Dan Tsunami Badan Geologi Kementerian ESDM di dalam diskusi, yang menyoroti perubahan di Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Menurut Suparyoto, dalam PP Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN melarang ada bangunan berdiri sejauh 250 meter di sisi kiri dan kanan dari sesar aktif.

“Namun, pada revisi peraturan tersebut PP Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRWN dalam pasal tersebut justru dihapus. Kalau boleh, pasal tadi kembali dihidupkan, karena bangunan tidak ada yang selamat jika dibangun di wilayah sesar aktif,” ujar Supartoyo.

Hasto mengatakan pihaknya akan segera mengambil tindakan agar dilakukan perubahan terhadap PP itu.

“Maka PDI Perjuangan akan mengirim surat kepada Bapak Presiden agar ditinjau ulang peraturan pemerintah tersebut dan memasukan kawasan-kawasan mana yang bisa ditinggali secara aman,” kata Hasto.

“Daerah-daerah yang berpotensi bencana dengan korban yang begitu besar harus dipersiapkan langkah-langkah yang masih dari sekarang,” sambungnya.

Hasto juga menyampaikan pesan dari Megawati Soekarnoputri Ketua Umum untuk workshop dengan mengundang para pakar. Sehingga bisa menyusun rekomendasi-rekomendasi yang sifatnya detail, teknis, sampai ke wilayah mana terjadi bencana apa.

Selain itu, Hasto juga menyampaikan pesan dari M.Prananda Prabowo Ketua DPP PDIP yang memberi penekanan tentang perintah Ketua Umum Megawati kepada seluruh kader partai, khususnya yang menjabat di pemerintahan, agar memberi perhatian serius terhadap kesiapsiagaan bencana.

Di dalam Surat Perintah itu, ada lima poin, dan dibacakan oleh Hasto satu persatu.

“Mas Prananda juga mengingatkan saya, di aplikasi Media Pintar Perjuangan atau MPP, tersedia berbagai pedoman untuk mitigasi bencana,” kata Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa bencana dalam catatan sejarah terbukti bisa mematikan peradaban. Kata Hasto, peristiwa bencana gempa bumi di Cianjur dan Turki menjadi buktinya. Di mana, gempa di Turki menelan korban jiwa hingga 30 ribu orang.

Lalu, paristiwa gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 silam, juga merenggut korban jiwa hingga 200 ribu orang.

“Sejarah dunia bisa berubah karena persoalan bencana,” kata Hasto.

Hasto mengatakan, bahwa sejak awal partai berlambang banteng moncong putih itu diinstruksikan oleh Megawati Soekarnoputri untuk menaruh perhatian khusus dan begitu besar soal mitigasi bencana alam.

Bahkan, melalui perintah harian Ketua Umum, setiap tanggal 26 dijadikan untuk mengadakan simulasi penanganan bencana di seluruh wilayah dimana kader-kader PDIP memimpin.

“Karena memang dari pengembangan teknologi sampai sekarang masih belum ditemukan teknologi yang real time mampu mengindikasi berbagai bahaya bencana, khususnya tsunami,” terang Hasto.

Politisi asal Yogyakarta ini turut prihatin soal bencana gempa Turki yang terjadi pada dini hari. Di mana, masyarakat tengah tertidur dan tak sempat menyelamatkan diri.

Maka dari itu, pihaknya terus mendorong langkah-langkah yang komprehensif dari hulu berupa membangun kesadaran di daerah bencana.

Selain itu, upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset dan inovasi juga perlu didorong untuk melakukan mitigasi bencana.

“Kita belajar dari sejarah bencana. Kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kemampuan untuk deteksi dini kemungkinan terjadinya bencana,” ucap Hasto.

“Di sisi hilir, peran keluarga termasuk partai politik untuk terus membangun kesadaran bagaimana kita bisa memperkecil adanya korban setiap terjadi bencana. Karena kita tinggal di daerah bencana,” tegasnya.

Hasto menambahkan, bahwa bagi daerah-daerah yang punya potensi terjadinya bencana harus melakukan persiapan dari politik tata ruang dan perencanaan bahwa di daerah-daerah yang merupakan lintasan sesar.(faz/ipg)