Mahfud MD Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia enggan mengomentari terkait namanya yang masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (Cawapres) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
“Saya tidak akan bicara politik praktis di Kampus, saya tidak punya tanggapan tentang itu, tetapi secara umum, itu urusannya partai politik,” ucapnya seusai mengisi kuliah umum di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada Senin (16/10/2023).
Mahfud mengatakan, soal Cawapres untuk Pemilu mendatang yang memutuskan adalah partai politik dengan prosedur yang telah ditentukan.
“Silahkan saja partai politik memutuskan dan segera nanti dibawa ke mekanisme yang tersedia oleh hukum,” ucapnya.
Mahfud menambahkan, hingga saat ini dirinya juga tidak ada kesepakatan dengan calon manapun untuk mendampingi.
Dalam kesempatan itu, ia mengatakan bahwa kampus diperbolehkan untuk kampenye politik inspiratif atau politik kebangsaan, tetapi tidak boleh ada kampanye politik elektoral atau politik praktis.
“Tadi saya sudah memberikan seperti apa politik kebangsaan itu, tidak ada pemihakan politik, tidak ada menyuruh calon atau milih partai tertentu,” tuturnya.
Ia menegaskan, politik kebangsaan adalah politik yang memiliki nilai berbangsa dan bernegara yang baik, seperti demokrasi, penegakan hukum dan juga Hak Asasi Manusia (HAM).
“Itu yang harus diajarkan, demokrasi yang berakhlak, misalnya seperti itu,” pungkasnya. (ris/saf/ipg)