AA La Nyalla Mahmud Mattalitti Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyebut kekurangan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proporsional terbuka salah satunya berpotensi melahirkan banyak koruptor.
“Kalau sistem proporsional terbuka ini banyak kutu loncat-kutu loncat, yang pasti yang punya duit, untuk dapat nomor satu beli suara,” ujarnya waktu ditemui di Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (15/6/2023).
Proses pencarian suara untuk menang dalam pemilu itu menurut La Nyalla berpotensi melahirkan koruptor baru pascapemilihan apabila seorang pejabat terpilih.
Sebab, orang itu akan berupaya mengembalikan uang yang habis dipakai untuk pemilu sesudah berhasil memegang sebuah jabatan.
“Akibatnya apa? Sekarang banyak koruptor. Kita ini dulu reformasi mau menghilangkan koruptor, tapi setelahnya sekarang banyak koruptor. Makanya sekarang kami usul kembali ke UUD 1945 saja kok repot,” imbuhnya.
Walau begitu, La Nyalla menyadari baik sistem tertutup maupun terbuka ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Namun, Ketua DPD RI menegaskan tidak punya urusan dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup. Karena, dalam pemilihan DPD tidak berkaitan dengan partai politik. Melainkan diusulkan dari daerah dan golongan.
“Karena apa kami ini kan (DPD) gak ada urusan dengan partai politik, gak ada urusan dengan sistem. Kalau kami pasti terbukanya kan dipilih orang, kalau tertutup itu tergantung dari pandangan masing-masing,” tandasnya. (wld/saf/rid)