KPU Tegaskan Pendaftaran Bacapres-Bacawapres untuk Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut Proses pendaftaran bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen.

“Dalam masa pendaftaran, kami memeriksa apakah dokumennya sudah lengkap atau belum lengkap, apakah dokumennya benar atau sah,” kata Hasyim Asy’ari Ketua KPU RI dilansir dari Antara (31/10/2023) malam.

Penjelasan itu disampaikan Hasyim menjawab pertanyaan Junimart Girsang Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal keabsahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor Nomor 19 Tahun 2023 ketika bacapres dan bacawapres pada 19 Oktober 2023.

“Sampai saat saya menjawab ini, masih berlaku, PKPU masih berlaku,” katanya.

Dia menjelaskan terkait dengan proses pendaftaran KPU tetap berpatokan pada dokumen persyaratan lengkap atau tidak lengkap.

Sehingga kesimpulan akhirnya apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, keputusannya menurut jadwal ditetapkan pada 13 November 2023.

“Saya tidak mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saya ingin jawaban yang konkret dari KPU. Apakah PKPU Nomor 19/2023 masih berlaku atau tidak, apakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih berlaku,” kata Junimart Girsang.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KPU juga mengatur persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden. Pasal 13 Ayat 3 tentang persyaratan calon di mana calon presiden dan wapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q, terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU.

Namun, pada tanggal 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU- XXV/2023, dimana batas usia minimal capres-cawapres 40 tahun yang ditambah klausa pernah menjabat kepala daerah.

“Kalau masih menggunakan PKPU Nomor 19, apakah pendaftaran pasangan capres dan cawapres itu sah?” kata Junimart.

Ia mengatakan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 75 di mana setiap pembuatan PKPU atau revisi harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR RI.

“Ini perlu dijelaskan supaya masyarakat yang peduli terhadap Pemilu tidak bingung,” harap Junimart. (ant/saf/iss)