Hasyim Asy’ari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan debat calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak akan digelar seperti kuis cerdas cermat yang bersifat monoton atau tidak interaktif.
Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) soal mekanisme debat capres-cawapres Pemilu 2024 di Gedung KPU RI, Rabu (29/11/2023), KPU meminta masukan dari perwakilan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, hingga jurnalis.
“Jadi, tolong masukkan metode yang pas, yang tepat. Seringkali kemarin kan (KPU) dikritik debatnya kayak cerdas cermat. Jadi, harapannya supaya makin hidup,” kata Hasyim dilansir Antara.
Ia berharap peserta diskusi tersebut bisa meramu isu-isu strategis terkini, sehingga bisa menghasilkan tema yang sesuai dengan perkembangan nasional dan internasional.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Hasyim menjelaskan telah ada aturan mengenai kuantitas debat capres-cawapres yang berjumlah lima kesempatan.
Dari kelima debat itu, porsi untuk capres sebanyak tiga kali dan cawapres dua kesempatan.
“Kami membayangkan ketiga pasangan (peserta Pilpres 2024) hadir. Jadi, tiga kali debat capres proporsi bicara calon presidennya lebih banyak, sedangkan debat cawapres proporsi bicara wakilnya bisa lebih banyak,” ungkap Hasyim.
Selain itu, dengan diskusi terpumpun itu, dia berharap bisa mematangkan mekanisme debat dan membahas topik lebih detail, serta menentukan durasi yang pas dan aspek-aspek lainnya.
Hasyim menambahkan setelah diskusi rampung, KPU RI akan mengundang tim sukses dari ketiga pasangan calon peserta Pilpres 2024 untuk menyosialisasikan hasil pembahasan diskusi mekanisme debat capres-cawapres tersebut.
Hal itu dilakukan untuk memastikan isu atau tema yang akan menjadi bahan debat bisa tersampaikan atau terkonfirmasi dengan baik kepada seluruh pasangan calon. (ant/saf/iss)