Pertiwi Ayu Krishna Ketua Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menekan potensi kehilangan hak suara, khususnya kalangan pekerja pada Pemilu 2024.
Menurut Ayu, sejauh ini belum ada rumusan dari KPU Surabaya untuk menyediakan tempat pemungutan suara (TPS) khusus bagi pemilih yang merantau dan tetap bekerja di hari pencoblosan. Sehingga, hak suara para mereka terancam hilang.
“Kami berharap KPU Surabaya bergandengan tangan dengan pemerintah setempat untuk meminimalkan kehilangan hak suara masyarakat ketika pemilu berlangsung,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (5/6/2023) dilansir Antara.
Hal itu, sambung Ayu, juga sudah disampaikan kepada para Anggota KPU Surabaya, terkait persiapan jelang Pemilu 2024 saat rapat dengar pendapat di ruang Komisi A belum lama ini.
Keluhan para pekerja yang khawatir tidak bisa mencoblos juga sudah disampaikan kepada Komisi A. Para pekerja mengaku takut tidak bisa menyalurkan hak suaranya karena terkendala pekerjaan.
Sedangkan yang terjadi selama ini, waktu pencoblosan berdekatan dengan jam kerja.
Maka dari itu, Ayu berharap semua lini bisa bekerja sama menjamin kelancaran pemilu. Termasuk peran serta pemerintah untuk menjembatani KPU menyampaikan ke para pengusaha atau pemilik mal agar ikut berpartisipasi.
“Makanya perlu campur tangan pemerintah kota agar melakukan sosialisasi kepada para pengusaha untuk diberikan kelonggaran. Bisa mencoblos di sekitar tempat bekerja atau di tempat tinggal masing-masing. Mulai sekarang perlu disosialisasikan agar mereka segera mengurus form apa saja yang diperlukan,” kata Ayu.
Politikus Partai Golkar itu menilai, selama ini kinerja KPU sudah bagus dalam menjalankan tupoksinya. Tapi, kendala yang dirasakan para pekerja perlu segera dicarikan jalan keluar supaya tidak selalu terjadi pada setiap kali pemilu.(ant/bil/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
