Masa jabatan 18 kepala daerah di Jawa Timur akan habis menjelang akhir tahun nanti, dimulai bulan September hingga Desember 2023 mendatang secara bertahap.
Selanjutnya, 18 kabupaten/kota itu akan dipimpin Penjabat (Pj) hingga Pilkada Serentak 2024. Meski akan dijabat Pj, Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim minta supaya ada pembangunan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Khofifah waktu membuka rapat kerja komisariat wilayah (Raker Komwil) IV ke 18 tahun 2023 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) tahun 2023 di Makasar, Sulawesi Selatan.
Gubernur Jatim itu berharap supaya pembangunan berkelanjutan menjadi bahasan serius Apeksi dalam raker.
Sehingga, waktu masa transisi kepemimpinan para Pj tetap mampu merumuskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Sekaligus, perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Harus ada referensi dan panduan yang bisa memberikan guidance (petunjuk) untuk menjamin bahwa sustainable development (pembangunan berkelanjutan) itu bisa ter-guarantee (terjamin),” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (22/6/2023).
Sehingga, lanjut Khofifah, pembangunan berkelanjutan harus tetap digaransi para Pj. “Di mana RPJMD nya sudah selesai di 2024, tetapi harus merumuskan pembangunan lengkap RKPD dan RAPBD tahun 2025,” imbuhnya.
Sementara itu Bima Arya Ketua umum Apeksi sekaligus Wali Kota Bogor menjelang Rakresnas Apeksi di Makassar menuturkan, kalau pihaknya sedang berkonsolidasi menyelenggarakan berbagai pertemuan di tingkat wilayah dari komwil I sampai Komwil VI.
“Kami bersiap-siap menyampaikan rekomendasi di rakernas, nanti ada banyak substansi yang akan kami kawal. Intinya kami mengkritisi menurut kami otonomi ini harus dikawal betul kalau nggak bisa meleset kalau nggak bisa tergelincir,” ujarnya. (wld/bil/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
