Gerindra Kritik Usulan NasDem Supaya KPK Periksa Semua Bakal Capres-Cawapres

Habiburokhman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra merespons usulan Ahmad Sahroni Bendahara Umum Partai NasDem supaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden yang akan bersaing pada Pilpres mendatang.

Usulan itu dilontarkan Sahroni sesudah KPK, Kamis (7/9/2023), memeriksa Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal cawapres pendamping Anies Baswedan, sebagai saksi kasus dugaan korupsi.

Menurut Habiburokhman, usulan Sahroni semangatnya untuk mencegah tudingan politisasi KPK dalam menjalankan tugas. Tapi, usulan itu tidak sesuai dengan logika hukum dan berlawanan dengan KUHAP.

“Semangatnya bagus. Tapi, usulan tersebut tidak sesuai dengan logika hukum,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

Menurutnya, penyidikan pidana semestinya dimulai dengan mencari peristiwa pidana, baru kemudian memeriksa orang yang diduga terlibat.

Sehingga, aparat penegak hukum tidak bisa memeriksa orang lebih dulu, baru mencari ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan.

“Usulan Pak Sahroni berkebalikan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Alur penyidikan pidana dimulai dengan mencari ada tidaknya peristiwa pidana, baru kemudian mencari dan menetapkan siapa yang diduga melakukannya. Jadi, tidak bisa kita periksa orang dahulu baru mencari ada atau tidak pidana yang dilakukan,” paparnya.

Lebih lanjut, Habib menilai usulan yang disampaikan rekannya sesama Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu bertentangan dengan ketentuan daluwarsa pidana.

Dia menjelaskan, berbahaya kalau KPK melakukan pemeriksaan dan belum menemukan adanya tindak pidana korupsi, lalu menyatakan si bakal capres atau bakal cawapres bersih.

Begitu di kemudian hari terungkap ada tindak pidana korupsi, si bakal capres atau cawapres susah diproses hukum karena pernah dinyatakan bersih oleh KPK.

“Baiknya sekarang kita sama-sama kawal KPK agar bekerja transparan dan profesional,” tandas Habib.

Sebelumnya, Sabtu (9/9/2023), Ahmad Sahroni selaku Pimpinan Komisi III sekaligus Kader Partai NasDem meminta KPK membuat program pemeriksaan semua capres dan cawapres.

Dia menyebut program itu penting untuk menjaga kredibilitas KPK. Sehingga, nantinya semua capres dan cawapres yang sudah diperiksa tidak ‘tersandera’ berbagai kasus dugaan korupsi.(rid/iss)