Ganjar: Bansos Jangan di Klaim untuk Kepentingan Politik

Ganjar Pranowo Calon presiden (Capres) nomor urut 3 menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak dijadikan sebagai komoditas politik karena sudah menjadi program pemerintah.

Pernyataan itu, disampaikan Ganjar saat berkunjung dan menjumpai warga serta pedagang di Pasar Kebon Agung, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Menurut Ganjar, dalam suasana politik saat ini, mudah bagi pihak tertentu untuk mengklaim bahwa bansos merupakan jasa dari pihak-pihak tertentu, bukan dari pemerintah.

Padahal bansos diusulkan pemerintah, dan harus mendapat persetujuan dari DPR. Hal itu biasanya dilakukan untuk merespon kondisi tertentu dan kebutuhan di masyarakat.

“Kalau sekarang ada usulan bansos tambahan karena kondisi di masyarakat, ya memang membutuhkan respon pemerintah. Tapi biasanya dalam suasana politik, tahun politik seperti ini, saling klaim itu menjadi paling kuat,” tutur Ganjar.

Tak hanya itu, lanjutnya, penyaluran bansos juga dapat digunakan untuk menyerang lawan politik, bahkan dengan tudingan seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat karena meminta penyaluran bansos ditunda.

“Makanya bansos jangan dijadikan komoditas politik. Sempat ada yang menyampaikan, jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang menyampaikan statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan,” ungkap Ganjar.

Dia menyampaikan, bansos beras tambahan yang akan disalurkan pada Januari-Maret 2023, telah disetujui DPR dan anggarannya telah ditetapkan, sehingga tidak bisa dihentikan.

Secara kelembagaan, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bansos kepada masyarakat. Meski demikian, kemungkinan untuk menunda penyaluran bansos bisa saja dilakukan karena alasan atau pertimbangan tertentu.

Misalnya, penyaluran bansos kepada keluarga penerima manfaat (PKH/Program Keluarga Harapan) harus tepat sasaran, dengan demikian datanya tidak berubah-ubah.

Hal ini, lanjutnya, menjadi dasar pasangan Ganjar-Mahfud Capres-Cawapres nomor urut 3 mengusung KTP Sakti yang di dalamnya terekam data kependudukan termasuk untuk masyarakat yang masuk kategori penerima bansos atau bantuan tunai langsung (BLT), jaminan kesehatan, juga jaminan pendidikan.

Ketika ditanya apakah Ganjar setuju penyaluran bansos tambahan ditunda, Capres berambut putih itu mengatakan, “Jangan dipolitisasi, jangan di klaim, karena itu hak rakyat.” (faz/ipg)