DPRD Surabaya Minta Pemkot Pertimbangkan Wacana Dana Operasional RT/RW

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempertimbangkan kekuatan anggaran sebelum merealisasikan wacana dana operasional RT/RW.

Adi Sutarwijono Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan, pertimbangan itu untuk menyesuaikan kemampuan kekuatan anggaran pemkot.

“Harus dipertimbangkan dulu kemampuan anggaran kita. Komisi di DPRD akan mengkaji lebih dalam nantinya, terkait ketersediaan anggaran, apakah cukup atau tidak,” jelas Awi sapaan akrabnya, Rabu (12/9/2023).

Menurut Awi, pertimbangan itu agar pemberian dana operasional untuk RT/RW sebesar Rp200 ribu dan Rp300 ribu tidak berdampak pada APBD yang terkontraksi.

“Kalau kekuatan anggaran kita cukup ya silahkan. Namun jangan sampai membuat APBD kita terkontraksi nantinya,” terang Adi.

Menurut Awi, perencanaan anggaran harus realistis sesuai kemampuan.

“Maunya memang banyak tapi harus realistis dengan kemampuan. Jangan sampai nanti besar pasak daripada tiang. Apalagi sudah ada kenaikkan insentif KSH, bunda Paud, Modin, RT/RW. Ini semua soal ketersediaan anggaran,” imbuhnya.

Awi menambahkan, Pemkot Surabaya saat ini menjadikan Balai RW sebagai tempat layanan masyarakat.

“Namun masih ada RW yang belum mempunyai balai. Kita mendorong pembangunan itu. Kemudian faktanya Balai RW juga dipakai bersamaan dengan Paud. Karenanya harus dibagi fungsinya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewacanakan akan menggelontorkan anggaran operasional setiap RT/RW untuk mendukung kegiatan masyarakat.

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, wacana itu menyusul pengaktifan dan perbaikan Balai RW. Eri juga menyebut akan melihat kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya terlebih dulu. (lta/iss/ipg)