DPR RI Teken Nota Kesepahaman dengan Parlemen Vietnam

Puan Maharani Ketua DPR RI melakukan bilateral meeting dengan Vuong Dinh Hue Ketua Majelis Nasional Vietnam, dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antar parlemen. Puan mengungkapkan kerja sama ini bertujuan untuk menguatkan persahabatan kedua negara.

Pertemuan Puan dan Vuong Dinh Hue berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (4/8/2023).

Kedatangan Ketua Parlemen Vietnam ke Indonesia juga sekaligus untuk menghadiri Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-44.

Dalam pertemuan tersebut, Puan didampingi oleh Fadli Zon Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Utut Adianto Wakil Ketua Komisi I DPR RI, dan Denny Abdi Duta Besar RI untuk Vietnam.

Kerja sama DPR RI dengan Majelis Nasional Vietnam ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Puan dengan Vuong Dinh Hue. Penandatanganan kerja sama itu akan menjadi dorongan untuk pertukaran informasi, konsultasi, pelatihan, peningkatan kapasitas serta pertukaran delegasi antar-parlemen.

“Dalam kesempatan ini, saya dan Bapak Vuong Dinh Hue menekankan arti penting kerja sama antara kedua negara, serta mendukung soliditas ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan, melalui dukungan diplomasi parlemen,” kata Puan.

Hubungan bilateral Indonesia dan Vietnam yang telah berlangsung sejak tahun 1955 diketahui selalu menghasilkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat kedua negara.

Bahkan pada tahun 2022, Indonesia dan Vietnam berkomitmen untuk mendorong peningkatan kemitraan strategis secara bilateral dalam berbagai aspek.

Untuk itu, Puan berharap nota kesepahaman kerja sama ini akan memberikan dampak nyata dalam kemitraan strategis di berbagai bidang. Antara lain bidang perdagangan, investasi, energi bersih dan terbarukan, dan konektivitas kedua negara.

“Kedekatan Indonesia-Vietnam juga tampak dari persahabatan antara kedua bapak bangsa, yaitu Presiden Sukarno dengan Presiden Ho Chi Minh. Kedua kawan sehaluan tersebut memiliki visi dan misi yang sama untuk melawan kolonialisme dan imperialisme di muka bumi,” terangnya.

Karena hubungan kedua negara sudah berlangsung sejak lama, Puan meyakini kerja sama tersebut akan memperkuat persahabatan antara DPR RI dan Majelis Nasional Vietnam.

“Hubungan Indonesia dan Vietnam sudah seperti saudara yang ada di ASEAN,” tuturnya.

Puan pun menyoroti soal volume perdagangan bilateral antara Indonesia-Vietnam yang semakin meningkat tinggi setiap tahunnya. Terlihat pada tahun 2022 lalu, volume perdagangan kedua negara mencapai USD11 miliar yang diharapkan terus naik tiap tahunnya.

“Saya mendukung target perdagangan bilateral yang telah ditetapkan oleh Pemerintah sebesar USD 15 miliar pada tahun 2028. Selain itu peningkatan perdagangan kedua negara dapat diwujudkan salah satunya dengan mengatasi hambatan non-tariff bagi perdagangan bilateral,” jelas Puan.

Kedua negara juga tengah menjajaki kerja sama dalam bidang energi terbarukan. Puan berharap Indonesia dan Vietnam bisa bersama-sama mengembangkan kerja sama dalam bidang energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil yang tertuang dalam kebijakan domestik dan regional.

“DPR RI dan Majelis Nasional Republik Vietnam dapat memastikan masing-masing negara menjamin pendanaan (financing) untuk mengakselerasi terwujudnya transisi energi terbarukan,” sebutnya.

Selain itu dalam bidang pariwisata, Puan mendorong perluasan akses penerbangan langsung antara Indonesia–Vietnam di mana saat ini sudah ada penerbangan Ho Chi Minh ke Jakarta, dan Bali. Ke depan sedang diusahakan untuk dibuka akses penerbangan rute Jakarta-Hanoi.

“Saya mendukung upaya memperkuat konektivitas dan pengembangan sektor pariwisata kedua negara. Adanya penerbangan langsung saat ini akan juga akan mendorong lalu lintas turis kedua negara,” ungkap Puan.

Dalam pertemuan, kedua pemimpin Parlemen tersebut juga membahas tindak lanjut dari Perjanjian Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada tahun 2022 lalu, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menyelesaikan Implementing Arrangement serta proses ratifikasi perjanjian.

Perjanjian Delimitasi Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dinilai sangat penting bagi politik, keamanan, stabilitas dan perekonomian kedua negara. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, Puan mendorong agar proses ratifikasi tersebut dapat dipercepat.

“Kesepakatan delimitasi ZEE merupakan juga bukti komitmen kedua negara untuk menyelesaikan perbedaan melalui dialog. Parlemen perlu segera untuk melakukan ratifikasi,” ucapnya.

Lebih jauh, Puan menyebut kerja sama parlemen kedua negara akan mendorong upaya Indonesia dan Vietnam dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti peredaran gelap narkotika dan IUU Fishing.

“Selain itu, saya mendorong kedua badan parlemen dapat melakukan perbaikan regulasi di masing-masing negara,” imbuh Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mengajak Majelis Nasional Vietnam untuk bersama-sama menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di Asia Tenggara. Sebab, kata Puan, Parlemen memiliki peran strategis untuk memberikan dukungan politik dan panduan dalam menentukan arah politik luar negeri.

“DPR RI memandang penting diplomasi parlemen baik secara bilateral, regional, dan global. Diplomasi Parlemen akan memperkuat diplomasi antar Pemerintah,” sebutnya.

Untuk diketahui, DPR RI telah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan 102 parlemen negara sahabat pada periode 2019–2024. Salah satunya yaitu Majelis Nasional Republik Sosialis Vietnam.

Dalam bidang keamanan, Indonesia dan Vietnam juga telah memiliki kerja sama yakni Joint Vision Statement on Defense Cooperation 2017-2022 dan telah melaksanakan Defense Policy Dialogue ke-2 dan Navy-to-Navy Talk (NTNT) ke-6 secara hybrid pada tahun 2021.

Sementara itu, Vuong Dinh Hue berterima kasih atas sambutan hangat dari Puan dan rombongan DPR RI lainnya. Ia juga mengenang kedekatan Vietnam dan Indonesia yang sudah terjalin sejak era Presiden Ho Chi Minh dan Presiden Soekarno.

“Semoga kerja sama DPR RI dan Majelis Nasional Vietnam akan semakin memperkuat persahabatan antara Indonesia dan Vietnam,” kata Vuong Dinh Hue.

Adapun kerja sama antara DPR RI dan Majelis Nasional Vietnam meliputi sejumlah hal. Mulai dari bidang maritim, pendidikan hingga bidang pertanian.

“Bahkan kerja sama ini mendorong agar nanti di forum-forum international bisa bersama-sama saling support antara Indonesia dan Vietnam,” terang Gilang Dhielafararez Wakil Ketua BKSAP DPR RI.(faz/iss)