DPR: Bawaslu Harus Punya Keberanian Menindak Pelanggaran-Pelanggaran Peserta Pemilu

Guspardi Gaus anggota Komisi II DPR RI menegaskan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI harus mempunyai keberanian menindak para peserta Pemilu jika mereka melakukan pelanggaran.

Menurut Guspardi, masa kampanye 75 hari akan sangat penuh dinamika dan bisa memunculkan ketidakdamaian kalau peraturan tidak diterapkan dengan tegas.

“Yang saya tekankan kepada Bawaslu supaya pemilu itu damai, Bawaslu harus punya keberanian. Itu sesuatu yang sangat urgent. Bagaimana dia bisa menegakkan aturan-aturan dalam masa suasana kampanye yang dimulai tanggal 28 November sampai dengan 10 Februari, yang masanya itu adalah 75 hari, ini sangat-sangat penuh dengan dinamika,” ujar Guspardi dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema “Pemilu Berlangsung Damai akan Melahirkan Pemimpin Penuh Kedamaian” di Media Center DPR, MPR dan DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Menurut dia, akan muncul potensi ketidakdamaian kalau Bawaslu dalam menyikapi pelanggaran-pelanggaran oleh peserta pemilu dilakukan tebang pilih.

“Makanya saya sangat tegas menyatakan bahwa harus punya keberanian, tanpa pandang bulu, siapapun yang melakukan pelanggaran, baik calon presiden atau peserta pemilu lainnya, para caleg termasuk saya adalah bagian dari itu. Ini bagian dari proses untuk mengarah kepada goal atau tujuan daripada pelaksanaan pemilu itu damai ,” tegasnya.

Kata Guspardi, tidak hanya Bawaslu, tetapi media juga berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran peserta Pemilu.

“Jadi kunci daripada semua persoalan itu adalah saya harap tidak hanya kita tumpahkan kepada Bawaslu, tetapi yang lebih punya peran penting adalah teman-teman media yang punya sesuatu yang sangat luar biasa, di mana mata penanya itu sampai ke seluruh dusun-dusun dan dibaca oleh para masyarakat. Dan kita berharap kepada para jurnalis ini bisa memviralkan, sehingga muncul efek jera dari orang-orang yang melakukan pelanggaran itu,” kata dia.

“Kalaulah media tidak mengabarkan apa yang terjadi belakangan ini, saya kira apakah aparat keamanan TNI/POLRI termasuk aparatur sipil negara, dia tetap aja pasang badan untuk menjadi bagian daripada kontestasi, apakah Pilpres, partai politik dan sebagainya. Jadi ujung tombak daripada keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peran kawan-kawan dunia pers ini,” imbuhnya.

Yang paling signifikan dan strategis menurut Guspardi adalah bagaimana media mampu mengelaborasi, menciptakan suasana yang damai itu, dengan kritikan-kritikan terhadap pelanggaran.

“Dan saya yakin dengan viralnya berita itu, si sosok yang melakukan pelanggaran merasa malu,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Guspardi berharap media harus memainkan peran yang tujuannya adalah agar tercipta pemilu damai, sehingga menghasilkan pemimpin yang penuh dengan kedamaian. (faz/ham)