Dinasti Politik Cenderung Dilakukan Keluarga Politikus yang Terbius Kekuasaan

Ridho Al-Hamdi Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menilai, Gibran Rakabuming Raka yang tetap maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 usai putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menunjukkan keluarga Joko Widodo sudah terlena dan terbius dengan kekuasaan.

“Sebenarnya ini menunjukkan preseden. Pertama, Jokowi sekeluarga terlalu terlena, karena mereka jadi wali kota, gubernur, presiden dua periode. Memang kekuasaan itu melenakan, meninabobokan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Menurutnya, benteng terakhir politik yang mengacaukan moralitas dan melanggar etik adalah sanksi sosial. Dia bilang, itu bisa diberikan rakyat kepada pihak yang mendapat manfaat dari putusan MK tersebut.

“Lagi-lagi cara menghukumnya adalah sanksi sosial. Jangan memilih pasangan capres-cawapres yang memiliki dampak elektoral dari putusan MK tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, putusan MKMK menyebut adanya pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman selaku Ketua MK dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres dan cawapres.

Bahkan, MKMK mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK dan dilarang ikut menyidangkan sengketa Pemilu 2024.

Sementara, Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tetap akan mengusung Gibran sebagai cawapres, meski putusan MKMK menyatakan terjadi pelanggaran dalam proses pengambilan putusan MK yang memberikan karpet merah kandidasi Gibran.

Ridho melanjutkan, Jokowi yang awalnya dianggap sebagai harapan baru di Pilpres 2014, justru di akhir jabatannya malah berubah seolah menjadi bangsawan baru.

“Ini artinya, moral pemimpin kita tidak mencerminkan wajah ketimuran yang penuh etika,” jelasnya.

Maka dari itu, lanjut Ridho, rakyat perlu mengambil langkah untuk mengembalikan demokrasi pada jalan semestinya.

“Secara hukum memang tidak melanggar, memang satu-satunya cara bagi warga negara menghukum atas mereka yang menikmati dari putusan MK tersebut dengan tidak memilihnya,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Ray Rangkuti Direktur Eksekutif Lingkar Madani mengatakan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran akan makin terpuruk setelah keluarnya vonis etik Anwar Usman.

“Situasi ini akan menambah beban negatif bagi pasangan Prabowo-Gibran. Di tengah stagnasi elektabilitas pasangan itu, bahkan punya kecenderungan turun, putusan MKMK akan berdampak bagi melekatnya cap pasangan dinasti atau nepotis bagi mereka,” katanya.

Karpet merah yang diberikan kepada Gibran memiliki dampak elektoral dan politis yang besar. Gibran, yang disebut representasi anak muda di dunia politik, justru diserang isu dinasti politik yang hanya menguntungkan orang dalam keluarga Jokowi.

“Akan makin menyulitkan mereka meyakinkan pemilih khususnya di kalangan kaum muda, bahwa keputusan itu penting bagi pelibatan partisipasi kaum muda dalam kepemimpinan nasional. Gejala penolakan terhadap dinasti politik terlihat semakin menguat,” tegasnya.(rid/ipg)