Dianggap Bangun Dinasti Politik, Jokowi: Serahkan kepada Rakyat

Joko Widodo Presiden menanggapi santai suara-suara yang menyebutnya membangun dinasti politik di tanah air.

Menurutnya, rakyat yang berhak menilai dan memilih calon pemimpin lewat pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi, siang hari ini, Selasa (24/10/2023), di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta.

“Ya, masyarakat yang menilai. Dalam pemilihan baik itu di pilkada, di pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilhan gubernur, pemilihan presiden, itu semuanya yang memilih rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat. Bukan kita, bukan elite, bukan partai, itulah demokrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut, terkait laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), RI 1 menyatakan menghormati proses hukum. Dia bilang, itu adalah proses demokrasi di bidang hukum.

Kemarin, Senin (23/10/2023), sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Persatuan Advokat Nusantara melaporkan Jokowi Presiden ke KPK.

TPDI juga melaporkan Anwar Usman Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Gibran, dab Kaesang Pangarep dengan tuduhan melakukan praktik kolusi dan nepotisme.

Seperti diketahui, berbagai kalangan menilai Jokowi secara terbuka berupaya menjadikan Gibran Rakabuming Raka putra sulungnya ikut Pilpres 2024 sebagai calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto.

Gibran yang masih berstatus Kader PDI Perjuangan, baru masuk dunia politik dan pemerintahan begitu jadi Wali Kota Solo, 26 Februari 2021.

Selain Gibran, Bobby Nasution menantu Jokowi juga jadi Wali Kota Medan periode 2021-2024, dengan dukungan PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Golkar, PAN, NasDem, PPP, Hanura dan PSI.

Sementara itu, Kaesang Pangarep putra bungsu Jokowi mulai masuk gelanggang politik, dan langsung jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), 25 September 2023. (rid/ham)