Angkat Disertasi Autokritik Partai Golkar, Agun Gunandjar Raih Gelar Doktor Administrasi Negara

Agun Gunandjar Sudarsa Anggota DPR RI, hari ini, Senin (6/2/2023), berhasil meraih gelar pendidikan tertinggi jenjang Doktor/S3 dari Politeknik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi-Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Jakarta.

Judul disertasi dalam sidang doktoral adalah Tata Kelola Fungsi Representasi dan Rekrutmen Partai Golkar dalam Mewujudkan Good Governance di Era reformasi.

Gelar doktor diraih setelah dia mampu mempertahankan disertasi di depan para pembimbing serta penguji, yaitu Prof Dr Nurliah Nurdin, Dr Muhammad Taufik, Dr Makhdum, Prof Dr Zainuddin Amali, Dr R Luki, Dr Asropi, dan Prof Dr Djohermansyah Djohan.

Dalam disertasinya, Agun yang pernah bertugas di Komisi II dan Komisi III DPR RI itu menyatakan pelaksanaan Good Governance sampai sekarang belum mampu diwujudkan secara baik dan benar.

Padahal landasan good governance sudah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

“Adanya masalah dengan partai politik yang belum mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara baik dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan negara. Indeks Persepsi Korupsi kita pada tahun 2022 pun anjlok luar biasa,” katanya di ruang sidang doktoral.

Begitu juga dengan partai politik yang keberadaannya menjadi institusi paling rendah mendapat kepercayaan publik.

Dua hal itu yang menjadi latar belakang pemerintahan yang baik cuma bisa diwujudkan dengan tata kelola partai politik yang baik.

Dia melanjutkan, partai politik merupakan satu-satunya institusi publik yang mendapat mandat konstitusional lewat Pasal 6A dan Pasal 22E dan Pasal 18 UUD NRI 1945, untuk menjalankan fungsi rekrutmen atas jabatan politik di legislatif dan eksekutif, sekaligus menjalankan fungsi representatif yang wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

“Ini adalah disertasi Ilmu Administrasi Publik, Administrasi pembangunan negara dari perspektif politik. Terwujudnya good governance membutuhkan aktor politik untuk menjalankan kekuasaan politik yang dihasilkan oleh pemilu sebagai instrumen demokrasi yang pesertanya adalah partai politik,” papar politikus senior Golkar itu.

Lebih lanjut, Agun menjelaskan lokus disertasinya adalah Partai Golkar. Dia mengangkat permasalahan tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang belum optimal dalam mewujudkan good governance di era reformasi.

Kemudian, terkait model tata kelola fungsi representasi dan fungsi rekrutmen Partai Golkar yang mampu mendorong terwujudnya good governance di era reformasi.

Dalam penelitiannya, khususnya pada perhitungan populasi dan sampel yang menggunakan Teknik Slovin, disertasi melibatkan responden kuantitatif sebanyak 69 dari 222 Responden internal Golkar serta narasumber kualitatif sebanyak 22 Narasumber internal elite Golkar dan pakar.

“Selama era reformasi dari tahun 1999-2022, fungsi rekrutmen mengalami fluktuasi dan berjalan dengan mekanisme yang berubah-rubah,” ucapnya.

Pada awal reformasi, lanjut Agun, masih kental nuansa Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela (PDLT). Tapi, dalam perkembangan berikutnya terkait dengan perubahan sistem dan kontestasi politik, Golkar turut pada mekanisme vote getter yang lebih mengutamakan perolehan kursi, tanpa melalui proses edukasi dan kaderisasi.

Sehingga, pemilu yang dihasilkan masih bersifat elektoral belum bersifat adu gagasan dan ide perubahan konsep pembangunan.

“Hasil penelitian menunjukkan lebih dari 80 persrn responden dan pandangan para narasumber pakar menyatakan Partai Golkar sangat mampu dan siap menjalankan fungsi rekrutmen. Partai Golkar sudah memiliki Golkar Institute sebagai sekolah pemerintahan dan kebijakan publik,” tandasnya.

Hadir dalam Sidang Terbuka Doktor Terapan tersebut, antara lain Bambang Soesatyo Ketua MPR RI, Akbar Tanjung Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar, Lodewijk Friedrich Paulus Sekjen Golkar, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.(rid/ipg)