Tidak Ada Ruang Penundaan Pemilu, PDIP Taat Konstitusi

Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menegaskan, wacana penundaan Pemilu tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melupakan aspek yang paling fundamental dalam politik yang memerlukan syarat kedisiplinan dan ketaatan terhadap  konstitusi.

“Sumpah Presiden juga menyatakan pentingnya memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya,” ujar Hasto dalam keterangannya, Kamis (24/2/2022).

Atas dasar ketentuan konstitusi pula, kata Hasto, konstitusi mengamanatkan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“Dengan demikian tidak ada sama sekali, ruang penundaan Pemilu,” tegasnya.

Menurut Hasto, apa yang disampaikan oleh PDI Perjuangan juga senafas dengan pernyataan Jokowi Presiden yang berulang kali menegaskan tentang penolakannya terhadap berbagai wacana yang bertujuan untuk memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu.

Hasto menjelaskan, periodisasi Pemilu 5 tahunan membentuk kultur demokrasi. Kultur berkorelasi dengan  kualitas demokrasi. Dalam hal kultur periodisasi ini diganggu, maka hanya berdampak pada instabilitas politik, mengingat penundaan Pemilu berdampak pada perpanjangan jabatan Pimpinan Negara yang kemudian mendorong adanya aspirasi yang sama yang bersifat mutatis mutandis, dan ini akan membawa konsekuensi serius pada regenerasi kepemimpinan negara yang telah dibangun melalui periodisasi Pemilu 5 tahunan.

“Jadi daripada berpikir menunda Pemilu, sebaiknya terus melakukan langkah konsolidasi untuk mempersiapkan Pemilu,” tegasnya.

Sebelumnya Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan, pemilihan presiden-wakil presiden dan anggota legislatif sebaiknya ditunda selama setahun atau dua tahun.

Dia mengatakan, kondisi perekonomian nasional sekarang mulai bangkit sesudah sempat tiarap akibat terhantam pandemi Covid-19.

Gus Muhaimin menilai momentum perbaikan kehidupan sosial ekonomi di Tanah Air harus bisa dijaga dengan baik.

“UMKM mengalami masa sulit. Tetapi saya bilang tidak hanya ekonomi, sosial pendidikan juga mengalami stagnansi dua tahun. Dari kunjungan saya ke daerah dan melihat prospek yang sangat politis ke depan ini momentum ini tidak boleh diabaikan, momentum yang baik-baik ini ke depan tidak boleh diabaikan,” kata Muhaimin dalam keterangan persnya di gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2022).(faz/man/ipg)