Presiden Dukung Pelaksanaan Pemilu 2024, Pengamat: Bukti Komitmen Jokowi Menjaga Demokrasi

Hendri Satrio Kepala lembaga survei KedaiKOPI mendukung sikap tegas Joko Widodo Presiden yang mendorong Pemilu 2024 berjalan lancar sesuai waktu yang sudah dijadwalkan.

Sinyal positif dari Presiden, kata Hendri kembali diperlihatkan waktu menerima Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin (30/5/2022), di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menyatakan sudah menginstruksikan jajarannya, antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung, untuk membantu KPU dalam persiapan pemilu mendatang.

“Apresiasi tinggi buat Presiden dan KPU. Komitmen menyelenggarakan pemilu harus dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Semoga berjalan lancar tanpa ada halangan yang dikaitkan dengan gosip tertentu,” ujarnya di Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Komitmen penyelenggaraan Pemilu 2024 tepat waktu sebelumnya juga disampaikan Puan Maharani Ketua DPR RI.

Menurutnya, Pemerintah, DPR dan KPU sudah sepakat menggelar pemungutan suara anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden mendatang tanggal 14 Februari 2024.

Legislator dari PDI Perjuangan itu juga meminta isu penundaan pemilu disetop, dan mengajak semua pihak mendukung berjalannya tahapan-tahapan Pemilu 2024 dengan baik.

Senada dengan Hendri Satrio, Nyarwi Ahmad Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS) menilai pertemuan Presiden dengan Komisioner KPU sebagai bentuk komitmen Jokowi memelihara demokrasi.

“Saya lihat Pak Jokowi menunjukkan komitmennya terhadap terjaganya kelangsungan sistem demokrasi Indonesia dengan baik melalui mekanisme pemilu lima tahunan,” ucapnya.

Pertemuan resmi itu, lanjut Nyarwi, juga menjadi bantahan atas isu penundaan pemilu, penambahan, dan perpanjangan masa jabatan presiden.

“Asumsi orang yang mengatakan presiden setuju dengan penundaan pemilu, saya kira terbantahkan 100 persen,” katanya.

Lebih lanjut, Nyarwi mengingatkan KPU punya tugas penting meningkatkan kualitas partisipasi pemilih, bukan cuma penyelenggaraan pemilu yang baik.

“Tantangan KPU bukan hanya menyelenggarakan pemilu, saja dengan baik, tapi bagaimana pemilu itu berlangsung dengan melibatkan publik secara cerdas,” imbuhnya.

Pakar Pemasaran dan Komunikasi Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga minta KPU siap dengan segala kemungkinan yang terjadi akibat waktu kampanye dipangkas menjadi 90 hari.

“Pemilu 2024 digelar dengan melibatkan banyak kontestan dan berbagai pemilihan, dari DPRD hingga presiden,” tegasnya.

Maka dari itu, penting buat KPU mempersiapkan diri dengan aturan dan regulasi yang memadai. KPU, lanjut Nyarwi, patut melihat lagi aturan yang sudah ada untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Menerbitkan aturan kalau itu belum ada, mereview dan merevisi kalau itu belum memadai, atau aturannya terlalu kompleks bisa dibuat lebih sederhana. Dengan ketentuan masih dalam batas kewenangan KPU,” pungkasnya.(rid/ipg)