MPR RI Pastikan Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Siap Digelar Selasa Besok

Bambang Soesatyo (Bamsoet) Ketua MPR RI memastikan MPR RI, DPR RI, dan DPD RI siap menyelenggarakan Sidang Tahunan pada 16 Agustus 2022.

Kata Bamsoet, Sidang Tahunan tersebut pelaksanaannya digabungkan dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang pelaksanaannya bertempat di Ruang Sidang Paripurna Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI.

Joko Widodo Presiden juga sudah memastikan diri hadir untuk menyampaikan Pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara, sekaligus pidato dalam rangka HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Presiden sepakat dengan MPR, DPR, dan DPD agar pelaksanaan Sidang Tahunan MPR sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dibuat secara sederhana, efektif, dan efisien. Sehingga tidak memakan waktu terlalu lama. Terpenting pesannya tersampaikan kepada masyarakat,” ujar Bamsoet dalam konferensi pers usai meninjau gladi bersih Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI, di kompleks MPR/DPR/DPD RI, di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Hadir juga dalam konferensi pers tersebut Wakil Ketua MPR lainnya masing-masing Ahmad Basarah, Arsul Sani, Syarif Hasan dan Ma’ruf Cahyono Sekjen MPR RI.

Mengingat pandemi Covid-19 sudah mereda, kata dia, Sidang Tahunan MPR RI 2022 sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI akan dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota MPR RI, dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Semua yang hadir, baik petugas sidang dan undangan, diwajibkan melakukan tes usap/swab PCR test dengan hasil negatif maksimal 2 X 24 jam.

“Para tamu undangan yang hadir antara lain, pimpinan lembaga negara, mantan presiden dan wakil presiden, menteri kabinet Indonesia maju, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, para mantan Pimpinan MPR/DPR/DPD RI, serta tamu undangan lainnya,” jelas Bamsoet.

Menurut Bamsoet, Sidang Tahunan MPR RI yang dirintis sejak era kepemimpinan Zulkifli Hasan Ketua MPR RI (2014-2019), telah menjadi Konvensi Ketatanegaraan yang terus terpelihara dengan baik serta memberi warna tersendiri dalam kehidupan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia. Sekaligus menjadi forum untuk menegakkan kedaulatan rakyat, mengembangkan demokrasi, sekaligus wahana untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

“Sebagai negara hukum yang demokratis, penyelenggaraan pemerintahan harus mengedepankan prinsip clean and good governance. Cirinya melalui keterbukaan informasi pemerintah kepada publik dan segala tindakan atau keputusan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara akuntabel,” pungkas Bamsoet. (faz/ipg)