Koalisi Parpol Masih Bisa Berubah Sebelum Penetapan Capres dan Cawapres 2024

Sejumlah partai politik yang punya wakil di parlemen sudah bersepakat menjalin kerja sama atau koalisi menjelang Pemilu 2024.

Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Sementara Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akhir pekan lalu sepakat kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan piagam.

Danis TS Wahidin Pengamat Politik dan Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta menilai, pembentukan koalisi itu sangat wajar terjadi.

Keberadaan koalisi, lanjut Danis, sangat penting dalam iklim demokrasi untuk membangun kebersamaan politik.

Tapi, selama belum ada calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang terdaftar di KPU, dia bilang peta koalisi masih bisa berubah.

“Koalisi tidak bisa katakan koalisi permanen, karena politik itu the art of possibility, politik kemungkinan, perubahan sampai detik terakhir. Kalau titik temu ideologi, historis, program dan kepentingan polling itu belum ketemu equilibrium, garis normal antar berapa kepentingan, masih bisa kita katakan koalisi yang rapuh,” ujarnya di Jakarta, Senin (15/8/2022).

Umumnya, lanjut Danis, model koalisi yang dibangun berbasis nasionalis dengan religius. Dengan adanya berbagai koalisi, dia optimistis akan ada 3-4 pasangan capres dalam Pemilu mendatang.

Menurutnya, akan ada calon-calon baru yang segar, memiliki visi dan misi, hasil kaderisasi. Sehingga, semangat kebangsaan tidak mengalami stagnasi, dan demokrasi berjalan secara dinamis.

Tiap koalisi nantinya mengajukan capres-cawapres dan visi misinya.
Dalam visi misi itu ditekankan pentingnya politik persatuan karena ini kita menghindari politik yang politik identitas.

Kalau Gerindra bersama PKB mengusung Prabowo Subianto sebagai capres 2024, KIB yang lebih mengedepankan pembentukan visi misi dan program kerja.

“Kami sengaja meluncurkan program ke depan, salah satunya program akselerasi transformasi ekonomi nasional atau disebut PATEN. Jadi, KIB PATEN,” kata Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar, Minggu (14/8/2022).

Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) pun berpandanga, koalisi partai yang sudah terbentuk akan terus dinamis sejauh belum ada calon presiden (capres) yang terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sepanjang belum ada tokoh yang terdaftar di KPU sebagai peserta Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga dinamika koalisi masih belum stabil,” ungkapnya.

Menurut Dedi, KIB menjadi koalisi partai yang paling berisiko mengalami perpecahan. Penilaian itu didasarkan pada belum adanya tokoh potensial dari internal.

“KIB menjadi koalisi yang paling rentan terpecah, hal itu kaitannya dengan belum adanya tokoh potensial untuk diusung, berbeda dengan PDI Perjuangan yang menyiapkan Puan Maharani, atau Gerindra dengan Prabowo,” imbuhnya.

Konstelasi Pemilu 2024, sambung Dedi, masih belum dipastikan sanpai partai atau koalisi mendeklarasikan calon untuk berlaga di Pilpres 2024.

“Pilpres 2024 konstelasinya belum pasti, setidaknya sampai 2023 saat partai mendeklarasikan tokoh-tokoh potensialnya,” jelasnya.(rid/ipg)