KIB Harus Buktikan Pemilu 2024 Benar-benar Pesta Rakyat

Aditya Perdana Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting mengatakan, keinginan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk menjadikan demokrasi pemilihan umum (Pemilu) mendatang sebagai pesta rakyat adalah juga keinginan seluruh masyarakat.

Dia mengingatkan, hal tersebut jangan cuma sekadar slogan yang lantang diucapkan, tapi tidak bisa diimplementasikan.

“Pesan yang dimaksud harus dimaknai secara serius, bukan sekadar gimmick partai untuk meraih simpati publik dan kemudian malah mendapat cibiran publik. Hal yang dibutuhkan pemilih menurut saya sederhana saja, antara lain partai dan politisinya tidak memulai memikat pemilih dengan uang dan tawarkan program yang konkret dan nyata di dapil buat perubahan di masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/12/2022).

KIB, lanjut Aditya, sejak awal hadir dengan Program Akselerasi Transformasi Ekonomi Nasional (PATEN). Bahkan, koalisi Partai Golkar, PAN dan PPP sudah memiliki program atau gagasan tersebut sebelum mendeklarasikan calon presiden.

“Gagasan itu patut dilaksanakan parpol atau siapa pun yang berkoalisi untuk membuat pemilih bahagia,” tegas Dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya, Mardiono Pelaksana tugas Ketua Umum PPP dalam pertemuan dengan Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar, dan Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN mengatakan, seluruh masyarakat harus menikmati pesta demokrasi dan menghasilkan yang terbaik.

“Itu penting supaya nanti yang akan memimpin Bangsa ini mendapatkan amanah kepercayaan dari rakyat yang sesungguhnya,” kata Mardiono.

Sementara itu, Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar menegaskan KIB sepakat ingin menjadikan demokrasi sebagai pesta rakyat. Menurutnya, KIB sekarang tengah membangun sebuah pondasi yang kuat untuk membangun Indonesia.

“Fondasinya harus kuat, dindingnya kokoh, sirkulasi udaranya bagus, dan kita juga berharap bangunan ini akan diperkuat,” tegasnya.

Dedi Kurnia Syah Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menilai, tidak ada masalah dengan upaya KIB membangun koalisi besar.

Sebaliknya, Dedi menganggap ada problem pada aturan pemilu terkait ambang batas pencalonan atau presidential threshold.

“Koalisi besar sah saja. Yang perlu dikritik bukan upaya membangun koalisinya, tetapi sistem pemilu utamanya terkait ambang batas. Itu yang membuat ada upaya memonopoli peserta pemilu,” terangnya.

Koalisi besar yang tengah dibangun KIB, sambung Dedi, mempunyai sisi baik dan sisi buruk. Manfaat koalisi besar terletak pada kemampuan untuk menurunkan besarnya kontestasi publik.

“Satu sisi ada baiknya mengurangi kontestasi publik, tapi tidak benar jika tafsirnya soal keberagaman peserta pemilu, karena konsolidasi publik menjadi tanggung jawab partai juga,” ungkapnya.

Di sisi lain, koalisi besar akan berakibat pada minimnya pilihan publik yang pada gilirannya bisa memunculkan potensi seteru yang besar

“Imbas politik koalisi besar tentu minimnya pilihan publik, juga semakin sedikit pilihan, maka semakin besar kelompok yang bertarung, justru akan berisiko menimbulkan seteru yang juga lebih besar,” pungkasnya.(rid)