Ketua BKSAP DPR Kecam Kekerasan Israel, PBB Diminta Revisi Kontrol Israel atas Akses Al-Aqsa  

Fadli Zon, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, prihatin dan mengecam keras rangkaian kekerasan yang dilakukan Israel akhir-akhir ini.

Menurut dia, dengan korban luka-luka lebih dari seratus dan korban tewas 36 warga Palestina sejak Januari tahun ini, hal tersebut menunjukkan masa depan suram kepemimpinan Naftali Bennett sebagai mitra perdamaian.

Sekadar diketahui, pihak keamanan Israel melakukan kekerasan terhadap ribuan jamaah shalat Subuh di Masjid Al-Aqsa dan juga saat shalat Jum’at (15/4/2022). Bulan Sabit Merah Palestina telah mengevakuasi 152 warga Palestina ke rumah sakit terdekat.

“Sejak awal saya pesimis masa depan perdamaian antara Palestina dan Israel. Naftali Bennett adalah politisi sayap kanan garis keras yang pernah menolak negara Palestina. Dia lebih keras dari Netanyahu. Rangkaian kekerasan dalam tiga pekan belakangan ini membuktikan tak ada yang berubah dari kebijakan Israel atas warga Palestina. Israel tetap brutal bahkan lebih kejam. Dunia jangan sebatas mengecam kekejaman itu, dunia juga harus mengecam pemerintahan Israel yang dipimpin garis keras,” ujar Fadli dalam keterangannya, Sabtu (16/4/2022).

Kata Fadli, kekerasan di Kompleks Al-Aqsa terutama saat bulan suci Ramadan seharusnya bisa dicegah lebih awal. Pasalnya, Israel kerap menempuh aksi kekerasan hampir tiap tahun di bulan Ramadan ketika umat Islam beribadah di Masjid Al-Aqsa.

Seperti dikutip sejumlah media, sebelum Ramadan dimulai bulan ini, Israel dan Yordania meningkatkan pembicaraan dalam upaya menghindari terulangnya kekerasan tahun lalu. Yordania berfungsi sebagai penjaga komplek masjid, sementara Israel mengontrol akses.

“Saya melihat perlu kesungguhan langkah preventif agar kekerasan di Kompleks Al-Aqsa tidak terulang setiap Ramadhan. Seharusnya PBB dan komunitas internasional tak lepas tangan. Apalagi kalau kita merujuk resolusi penting Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947, yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik terpisah,” kata Fadli yang juga Wakil Presiden the League of Parliamentarians for Al-Quds, organisasi parlemen global yang berbasis di Istanbul.

Politisi Gerindra tersebut juga mengkritik aturan yang menetapkan Israel sebagai pihak pengontrol akses ke Kompleks Masjid Al-Aqsa.

“Alih-alih sebagai pengatur, aparat keamanan Israel justru kerap melindungi kelompok-kelompok ekstrimis Yahudi yang secara provokatif masuk ke Komplek dan bagian dalam Masjid Al-Aqsa. Tentu saja tindakan tersebut menyulut kemarahan jamaah masjid. Harus ada upaya dari PBB untuk mencabut kewenangan kontrol akses Israel atas Masjid Al-Aqsa. Kontrol itu harus diserahkan ke pihak yang netral di bawah pengawasan PBB,” saran dia.

Sebelumnya, beberapa kelompok ekstremis Yahudi menyerukan kepada otoritas Israel untuk mengambil bagian dalam inisiatif untuk mengadakan ‘Pengorbanan Paskah’ di halaman Masjid Al Aqsa yang akan diadakan Jumat (15/4). Mereka menawarkan hadiah sekitar Rp 45 juta kepada mereka yang mampu membawa ternak ke kompleks Al Aqsa dan berhasil melaksanakan kurban. Hadiah sebesar Rp 2,8 juta ditawarkan kepada mereka yang dapat memasuki kompleks Al Aqsa namun tidak dapat berkurban. Ada juga hadiah sebesar Rp 1,7 juta untuk mereka yang mencoba dan gagal masuk.

Pada sisi lain diingatkan ekses dari rangkaian kekerasan tersebut yaitu tersulutnya amarah seluruh warga Palestina termasuk kelompok-kelompok perjuangan di Jalur Gaza.

Menurut Fadli, provokasi kebrutalan Israel akan memicu aksi balasan berupa roket-roket dari Jalur Gaza.

“Jika eskalasi kekerasan tak lekas diatasi, situasi di Palestina akan semakin mengerikan, termasuk aksi kekerasan Israel yang sangat mematikan karena alutsistanya yang lebih memadai daripada Palestina. Saya sangat mencemaskan terulangnya kembali serangan Israel 11 hari ke Gaza pada tahun lalu tak lama Ramadhan berakhir,” imbuhnya.

Terkait langkah konkrit BKSAP atas situasi terkini di Palestina, BKSAP DPR RI selalu konsisten mendukung Palestina di banyak forum parlemen.

“Waktu Sidang Umum IPU (Inter Parliamentary Union) ke-144 pada 20 sampai 24 Maret lalu di Bali, kita pada awalnya akan mengajukan draf resolusi terkait Palestina. Namun karena konflik Rusia dan Ukraina semakin memanas, kita kembali menunda draf Palestina tersebut. Namun kita selalu mengingatkan bahwa krisis Rusia dan Ukraina tak boleh mengabaikan isu Palestina,” jelasnya.

Grup Kerjasama Parlemen Indonesia-Palestina rencananya akan melakukan kunjungan ke Jalur Gaza akhir Mei mendatang.(faz/ipg)