Joko Widodo Presiden memerintahkan seluruh jajarannya di Kabinet Indonesia Maju fokus bekerja untuk mengatasi berbagai kesulitan yang sedang dihadapi masyarakat.
Presiden juga mengingatkan supaya para pejabat bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat, serta pola komunikasi yang baik. Sehingga, kebijakan pemerintah tidak memicu polemik.
Di tengah gejolak ekonomi dunia dan inflasi yang terjadi, Jokowi melarang para pembantunya bicara tentang penundaan pemilihan umum (pemilu), dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Pernyataan tegas itu disampaikan Presiden, Selasa (5/4/2022), dalam rapat kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta.
“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan (pemilu), urusan perpanjangan (jabatan presiden),” ucapnya.
Menurut Jokowi, semua negara termasuk Indonesia sudah mulai merasakan imbas kenaikan inflasi, kenaikan harga sumber energi, kenaikan harga bahan pangan, dan kebutuhan pokok masyarakat.
Kepala Negara juga menegaskan, jika seluruh menteri dan kepala lembaga harus memiliki rasa empati, peka terhadap krisis, dan sensitif pada kesulitan yang dialami rakyat.
Sebelumnya, ada sejumlah menteri yang menyampaikan pernyataan terkait penundaan pemilu.
Diantaranya, Luhut Binsar Pandjaitan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi yang melontarkan wacana penundaan pemilu mendatang. Luhut mengklaim mempunyai data aspirasi rakyat Indonesia yang menginginkan Pemilu 2024 untuk ditunda.
Adapula, Bahlil Lahadalia Menteri Investasi yang juga menyebut penundaan pemilu sangat mungkin terjadi, karena dia yakin akan berdampak baik buat iklim investasi serta perekonomian nasional.(rid/bil/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
