Gusdurian Berkomitmen Mengawal Pemilu 2024, Cegah Polarisasi Politik

Temu Nasional Gusdurian di Asrama Haji Surabaya memasuki hari terakhir, sejumlah rekomendasi yang dirumuskan bersama para pakar selama sehari penuh kemarin, Sabtu (15/10/2022) juga telah disepakati dan diumumkan bersama.

Alissa Wahid Direktur Nasional Gusdurian Network Indonesia (GNI) mengungkapkan bahwa para Gusdurian berkomitmen penuh untuk mengawal Pemilihan Umum Presiden jelang tahun 2024.

Alasannya sederhana, ia tidak mau melihat rakyat Indonesia terpolarisasi politik akibat pemilu. Putri sulung Gus Dur itu melihat pada 2024 masih sangat berpotensi terjadi sentimen antar kelompok yang bisa berdampak adanya perbedaan antar rakyat. Bahkan dia menilai politik identitas bisa saja muncul jelang tahun pemilu.

“Polarisasi dan sentimen kita ingin sejak sekarang mulai dihilangkan. Masyarakat harus mulai lebih arif dalam memilih pemimpin yang baik, tidak hanya berlandaskan kesamaan identitas saja,” kata Alissa Wahid usai penutupan temu nasional, Minggu (16/10/2022).

Untuk menghindari hal itu, Gusdurian bakal memberikan pendidikan politik kepada rakyat supaya bisa menilai dinamika politik 2024 serta dampak yang bisa ditimbulkan dari gerak-gerik partai partai politik ke masyarakat.

Dari hal yang paling sederhana, Alissa menyarankan masyarakat supaya tidak memilih pemimpin berdasarkan uang yang diberikan dan kesamaan identitas saja. Namun melalui program, kebijakan, dan agenda yang ditawarkan ke depan.

“Kebijakan dan agenda itu yang harus dikaji bersama antar masyarakat dalam memilih pemimpin,” imbuhnya.

Oleh karena itu para Gusdurian yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia akan memberikan pendidikan politik, posko pemantauan pemilu, dan membentuk satgas khusus.

“Para Gusdurian di daerah banyak yang tergabung bersama KPU dan Bawaslu, kami akan menerapkan posko pemantauan pemilu dan juga pendidikan politik melalui Gusdurian yang tersebar di berbagai daerah,” ucapnya.

Untuk diketahui, Temu Nasional Gusdurian di Surabaya ini telah merumuskan berbagai rekomendasi yang dirangkum dengan tajuk “Mempersoalkan Oligarki untuk Inklusi Sosial, Politik, dan Ekonomi”.

Terdapat lima poin besar dalam rumusan resolusi dan rekomendasi tersebut, serta ada lima belas poin turunannya yang membahas tentang cara dan strategi yang akan dilakukan oleh Jaringan Gusdurian.

Dokumen ini muncul karena latar belakang masalah yang dihadapi Indonesia saat ini. Alissa menyebut kekuasaan hari ini semakin terkonsentrasi di kalangan elit, sehingga mengakibatkan buntut panjang permasalahan di sektor lainnya.

“Kekuatan kapital mengental di berbagai bidang. Kepentingan rakyat terabaikan. Kelestarian alam tergadaikan. Oligarki menjadi sumber masalah bangsa yang harus kita koreksi. Penguatan demokrasi substansial menjadi solusi untuk mewujudkan inklusi sosial, ekonomi, dan politik,” terang Alissa di hadapan 1.500 peserta yang hadir.(wld/rum)