Dua Tahun Tak Ada Haji, DPR Minta Menag Negosiasi dengan Arab Saudi

Abdul Wachid Anggota Komisi VIII DPR RI meminta Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama bernegosiasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan haji pada tahun 2022 mendatang.

Menurutnya, masyarakat Indonesia resah dengan tidak terlaksananya ibadah haji dalam dua tahun belakangan akibat pandemi Covid-19, dan itu perlu disikapi Pemerintah Indonesia.

“Menteri sudah melakukan pembukaan umrah untuk bulan ini, dan ini adalah langkah bagus yang kita apresiasi. Meskipun sempat dibuka dan ditutup lagi, ini juga mendapatkan perhatian dari masyarakat, karena yang daftar umrah cukup banyak,” ujar Wachid.

Dia sampaikan itu dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Kesehatan, di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Dia bilang, DPR RI akan melakukan pembahasan hal itu secara maraton agar Pemerintah bisa memberangkatkan haji maupun umrah pada tahun ini. Terlebih, waktu pembahasan tinggal dua bulan.

“Mudah-mudahan umrah yang akan dilaksanakan ini berhasil. Jemaah umrah dan haji kita sehat dan pulang tidak membawa dampak Covid yang saat ini ada varian baru Omicron,” jelasnya.

Selain itu, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti hal lainnya, seperti kuota jemaah haji. Mengenai kuota, DPR RI masih akan mengkaji lebih jauh di Panitia Kerja (Panja) Haji, terutama masalah kesehatan.

Kajian itu, nantinya, yang akan mencarikan solusi agar tambahan anggaran baru akibat pandemi Covid-19 tersebut tidak dibebankan kepada jemaah.

Wachid mengungkapkan, untuk masalah kuota, masih ada beberapa masukan yang perlu didengarkan, terlebih dengan beberapa opsi skema pemberangkatan. Skema kuota yang disiapkan yakni 100 persen, 50 persen, dan 30 persen.

“Harus berapa yang kita terima kalau kita mendapatkan kuota 100 persen, menyangkut masalah anggarannya harus kita siapkan. Saya berharap ini adalah ibaratnya (dibebankan) kepada negara kita, di APBN. Jadi masyarakat ini yang sudah menunggu (antrean keberangkatan haji) tidak mendapatkan beban anggaran lagi. Dan jumlah tenaga medis harus ditambah, baik di sini (Indonesia) maupun di sana (Arab Saudi). Itu biasanya sedikit jumlahnya,” kata Wachid.

Sedangkan untuk pesawat, Wachid berharap penumpang haji dapat tetap menggunakan maskapai Garuda Indonesia, meskipun saat ini Garuda Indonesia sedang bermasalah. Sehingga menurut Wachid, sebagai kebanggaan dan milik Indonesia, Garuda perlu diselamatkan.

“Kita harus segera mencari solusi bersama, sampai Garuda tidak ada permasalahan. Kita cari cepat solusinya. Saya kira itu pembahasannya, nanti akan ditindaklanjuti dalam bentuk Panja, kita akan melakukan pembahasan lebih lanjut lagi,” kata Wachid.

Wachid mengaku optimistis, 2022 ini jemaah haji Indonesia bisa diberangkatkan haji.

Dia menilai Covid-19 ada kecenderungan mereda dan varian saat ini tidak seganas sebelumnya. Terlebih, Pemerintah Arab Saudi saat ini membuka umrah kembali sejak 2021 lalu dan telah diuji coba.

“Saya yakin, lebih yakin lagi sekarang ini Pemerintah Arab Saudi sudah mengajak pembicaraan persiapan untuk 2022,” pungkas Wachid.

Sementara, dalam rapat itu, Yaqut Cholil Qoumas Menteri Agama menjelaskan kalau Pemerintah sudah menyiapkan tiga skenario soal haji.

Tiga skenario itu yakni pemberangkatan haji dengan kuota penuh, dengan kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah haji sama sekali.(faz/den)