Pemkot Surabaya Dorong Dewan Kesenian Melaksanakan Mekanisme Organisasi
Jumat, 3 Januari 2020 | 17:05 WIB
Cahyo Siswo Utomo Anggota Komisi D DPRD Surabaya merespon tentang tumpang tindih Dewan Kesenian Surabaya (DKS) versi Chrisman Hadi dan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus diselesaikan secara musyawarah demi mengembalikan kesenian di Kota Pahlawan.
“Berikutnya Pemkot harus segera berdialog secara kekeluargaan bersama Chrisman Hadi, demi memajukan kesenian yang ada di Surabaya,” kata Cahyo di Gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (14/6/2022).
Sebelumnya, Chrisman Hadi Ketua DKS terpilih periode 2019-2024 tidak diakui oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya yang waktu itu dipimpin Antiek Sugiharta. Alasan tidak diakuinya DKS karena tidak menjalankan fungsi sebagai anggota Pleno dan Ex Officio dalam melakukan musyawarah ataupun rapat.
Kemudian Pemkot mengeluarkan SK Wali Kota nomor 188.45/282/436.12/2022 yang ditandatangani pada 25 April 2022 untuk membentuk tim pembentukan DKS. Dan pada 10 Juni 2022 kemarin telah dilakukan musyawarah membentuk DKS.
Cahyo Siswo melanjutkan, bahkan dirinya belum menerima SK Wali Kota tersebut secara resmi ke Komisi D. Kendati demikian, kata dia antara Pemkot dan DKS sudah bertemu secara kekeluargaan saat melangsungkan hearing di Komisi D.
“Nantinya DKS yang terbentuk harus mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi,” ujar Cahyo.
Cahyo menggambarkan langkah Pemkot yang mengesahkan panitia pembentukan DKS adalah bentuk semangat agar segera adanya Dewan Kesenian, supaya aktivitas kesenian bisa terhimpun dan kembali bergulir.
Setelah pembentukan DKS sudah ada kesepakatan tanpa konflik dan terlegetimasi oleh Dinas, Cahyo berharap Pemkot lebih serius memberikan pendanaan kepada Dinas Kesenian.
“Di Jakarta anggaran kesenian per tahun sekitar Rp17 miliar, sementara di Surabaya hanya ratusan juta per tahun. Minimal anggaran yang diberikan setengah dari anggaran Ibu Kota,” pungkasnya.(wld/dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
