DPRD Nilai Pelayanan Publik Kota Surabaya Selama 2021 Membaik

Reni Astutik Wakil Ketua DPRD Surabaya menilai pelayanan publik di Surabaya selama tahun 2021 mulai membaik.

Pelayanan publik mulai dari sektor kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, sampai perizinan usaha seharusnya cepat, mudah, dan ada kepastian waktu.

“Pelayanan publik di kependudukan sudah lebih cepat. Layanan pernikahan lebih memudahkan warga,” kata Reni dalam program Wawasan Suara Surabaya, Selasa (4/1/2022). Reni memaparkan, selama tahun 2021, ada 105 pasangan yang menikah secara negara.

Kemudian untuk pengurusan akte kematian, pihaknya memang sempat menerima aduan dari warga. Namun, menurut Reny, masalah tersebut muncul karena kesalahan persepsi warga yang bersangkutan.

“Masyarakat menilai ke sana ke mari dan perlu biaya. Kami mendorong Pemkot agar pelayanan publik mendekat ke masyarakat, cepat dan murah atau tanpa biaya. Pemkot merespon baik hal ini,” kata dia.

Reny juga mendorong masyarakat untuk menyampaikan keluhannya melalui aplikasi Wargaku dan Pemkot harus merespon dengan cepat.

Sementara, sistem kesehatan di Surabaya menurut Reny juga sudah membaik. Pandemi berdampak positif untuk layanan kesehatan. Pengaduan yang masuk ke dewan di antaranya layanan BPJS dan jumlahny asemakin sedikit. DPRD berharap pelayanan kesehatan di Kota Surabaya selama tahun 2022 semakin membaik.

Satu hal yang kini masih menjadi pekerjaan rumah untuk Pemkot Surabaya, kata Reni adalah angka pengangguran terbuka.

“Pandemi ini jumlah pengangguran juga banyak. Mulai dari yang lulusan SMA, bahkan kuliah juga banyak yang sulit mendapat pekerjaan,” ujarnya.

Datanya, ada 9,68 persen jumlah penggaguran terbuka di Surabaya. Memang ada penurunan, tapi 226.124 orang masih menggagur. Harus di-breakdown oleh Pak Wali dan harus dicari solusinya. Kelurahan dan dinas terkait di harus mencari siapa yang tidak bekerja dan apa masalahnya.

“Warga yang masih usia produktif tapi tidak punya skill, diberikan diklat. Untuk UMKM dilakukan pendampingan dan inkubasi,” kata Reny.

Kemudian berkaitan dengan fungsi pengawasan dan support, DPRD bersinergi dengan pemerintah kota sesuai tupoksi masing-masing. Kesejahteraan warga surabaya jadi prioritas. DPRD pasti menyetujui support anggaran untuk berbagai hal pemenuhan dasar sektor pendidikan dan kesehatan.

“Kami akan lakukan evaluasi sebagai bentuk pengawasan dengan rapat. Seperti apa perjalanannya, kendalanya apa. Kami juga akan mendengar dari masyarakat, tidak hanya menerima begitu saja,” kata Reny.(iss/rst)